Perkembangan Cryptocurrency di Indonesia

[bounceback]

Pajak crypto sudah cukup cukup kompetitif dan pemerintah garcep langsung ambil pajak per tiap transaksi di market lokal. Saya kira sudah sangat cukup jika memang pajaknya digunakan untuk pengembangan industri crypto di Indonesia. Sayangnya saya tidak yakin akan diarahkan ke sana karena dengan berbagai alasan.

Kalau pemerintah bisa menghandle hasil pajak dari cryptocurrency dengan baik saya rasa justru bisa mendatangkan keuntungan lebih besar ke depannya, misalnya tahun ini target pajak bisa mencapai ratusan milyar bisa dialokasikan beberapa persen digunakan untuk membuat promosi tentang dunia krypto. Semakin banyaknya pengguna krypto di Indonesia semakin menambah nilai dan pundi-pundi hasil pajak bagi pemerintah sendiri ke depannya.
Cuman tau sendiri sistem transparansi pajak di negara kita, taunya cuman untung saja tanpa memikirkan feedback kepada orang yang dikutip pajak.

[MUGNIA]

Pajak crypto sudah cukup cukup kompetitif dan pemerintah garcep langsung ambil pajak per tiap transaksi di market lokal. Saya kira sudah sangat cukup jika memang pajaknya digunakan untuk pengembangan industri crypto di Indonesia. Sayangnya saya tidak yakin akan diarahkan ke sana karena dengan berbagai alasan.

Kalau pemerintah bisa menghandle hasil pajak dari cryptocurrency dengan baik saya rasa justru bisa mendatangkan keuntungan lebih besar ke depannya, misalnya tahun ini target pajak bisa mencapai ratusan milyar bisa dialokasikan beberapa persen digunakan untuk membuat promosi tentang dunia krypto. Semakin banyaknya pengguna krypto di Indonesia semakin menambah nilai dan pundi-pundi hasil pajak bagi pemerintah sendiri ke depannya.
Cuman tau sendiri sistem transparansi pajak di negara kita, taunya cuman untung saja tanpa memikirkan feedback kepada orang yang dikutip pajak.

masalanya pemerintah kurang trasparan pada pajak , dan ada banyak oknum yang tidak bertanggung jawabyang menyalah gunakan hasil pajak ,
hak tersebut yang membuat masyarakat malasa untuk menlakukan pembayaran pajak ,

[lepbagong]

masalanya pemerintah kurang trasparan pada pajak , dan ada banyak oknum yang tidak bertanggung jawabyang menyalah gunakan hasil pajak ,
hak tersebut yang membuat masyarakat malasa untuk menlakukan pembayaran pajak ,

kalau bukan pekerja dan pengusaha, saya pikir juga sudah malas mau bayar pajak dengan melihat perilaku aparatur negera
yang menyalah gunakan wewenangnya untuk menperkaya diri dengan segala cara, biasaya yang langsung terhubung dengan obyek pajak.
karena pekerja dan pengusaha sudah punya NPWP dan pasti jadi incaran kalau gak bayar pajak, mau gak mau dech ......

[hair]

kalau bukan pekerja dan pengusaha, saya pikir juga sudah malas mau bayar pajak dengan melihat perilaku aparatur negera
yang menyalah gunakan wewenangnya untuk menperkaya diri dengan segala cara, biasaya yang langsung terhubung dengan obyek pajak.
karena pekerja dan pengusaha sudah punya NPWP dan pasti jadi incaran kalau gak bayar pajak, mau gak mau dech ......

bukan karyawan dan pengusaha saja yang malas bayar pajak
bahkan rakyat biasa pun begitu
karena bukan rahasia umum pajak malah kebayakan di korupsi
btw kayaknya akan ada aturan baru tentang pajak cryptp dari pemerintah dengar-dengar sih gitu

[koang]

Pajak crypto sudah cukup cukup kompetitif dan pemerintah garcep langsung ambil pajak per tiap transaksi di market lokal. Saya kira sudah sangat cukup jika memang pajaknya digunakan untuk pengembangan industri crypto di Indonesia. Sayangnya saya tidak yakin akan diarahkan ke sana karena dengan berbagai alasan.

Kalau pemerintah bisa menghandle hasil pajak dari cryptocurrency dengan baik saya rasa justru bisa mendatangkan keuntungan lebih besar ke depannya, misalnya tahun ini target pajak bisa mencapai ratusan milyar bisa dialokasikan beberapa persen digunakan untuk membuat promosi tentang dunia krypto. Semakin banyaknya pengguna krypto di Indonesia semakin menambah nilai dan pundi-pundi hasil pajak bagi pemerintah sendiri ke depannya.
Cuman tau sendiri sistem transparansi pajak di negara kita, taunya cuman untung saja tanpa memikirkan feedback kepada orang yang dikutip pajak.

Saat kita berbicara tentang negara tercinta ini, kadang kita menjadi pesimis dan sedikit sinis tapi jika kita lihat dalam 10 tahun terakhir, optimisme tentang masa depan Indonesia semakin kuat.
Terbukti dengan masif nya pembangunan yang di lakukan pemerintah, baik itu fisik maupun sosial seperti bangunan, pasokan listrik, irigasi, jalan, jembatan dan lain sebagainya. Semua itu di biayai oleh pajak yang kita bayarkan.
Dan khusus untuk kripto, saya rasa pemerintah telah mengambil kebijakan yang tepat dengan melegalkan perdagangan kripto (tapi tidak sebagai alat pembayaran) dan menerapkan pajak kripto.
Saya percaya di masa depan, pemerintah akan memberi perhatian yang lebih besar terhadap kripto dan mungkin akan membuat program khusus untuk pengembangan kripto di tanah air.

[bounceback]

masalanya pemerintah kurang trasparan pada pajak , dan ada banyak oknum yang tidak bertanggung jawabyang menyalah gunakan hasil pajak ,
hak tersebut yang membuat masyarakat malasa untuk menlakukan pembayaran pajak ,

Untung transaksi cryptocurrency saat ini pemotongan pajak secara otomatis jadi mau tidak mau atau ikhlas tetap harus bayar pajak saat trading di market lokal. Rilis terakhir jumlah transaksi cryptocurrency di Indonesia mencapai 55 Triliun lebih dan bisa dibayangkan potensi pajak yang didapatkan oleh pemerintah dengan jumlah transaksi sebanyak itu.
Sudah hal lumrah tentang transparansi pajak di negara kita dan paling miris saat akumulsi pajak dari hasil crypto yang kita tradingkan sudah dipotong otomatis namun kita diwajibkan melapor kepada mereka tentang pajak kita.

[Husna QA]

-snip-
btw kayaknya akan ada aturan baru tentang pajak cryptp dari pemerintah dengar-dengar sih gitu

Saya baca disini:
https://www.cnbcindonesia.com/market/20240326184705-17-525692/ojk-kasih-bocoran-soal-pajak-kripto
proses peralihan pengawasan aset kripto masih bertahap dari Bappebti ke OJK dan salah satu fokusnya tentang ketentuan pajak aset kripto, namun masih menunggu Peraturan Pemerintah, paling lambatnya diagendakan terbit Januari tahun depan.

Entah apakah setelah ada evaluasi mengenai penerapan pajak aset kripto ini nantinya akan ada perubahan prosentasenya menjadi naik atau justru sebaliknya menjadi turun, mengingat Aspakrindo juga pernah menyatakan keberatannya tentang ini.

[MUGNIA]

masalanya pemerintah kurang trasparan pada pajak , dan ada banyak oknum yang tidak bertanggung jawabyang menyalah gunakan hasil pajak ,
hak tersebut yang membuat masyarakat malasa untuk menlakukan pembayaran pajak ,

Untung transaksi cryptocurrency saat ini pemotongan pajak secara otomatis jadi mau tidak mau atau ikhlas tetap harus bayar pajak saat trading di market lokal. Rilis terakhir jumlah transaksi cryptocurrency di Indonesia mencapai 55 Triliun lebih dan bisa dibayangkan potensi pajak yang didapatkan oleh pemerintah dengan jumlah transaksi sebanyak itu.
Sudah hal lumrah tentang transparansi pajak di negara kita dan paling miris saat akumulsi pajak dari hasil crypto yang kita tradingkan sudah dipotong otomatis namun kita diwajibkan melapor kepada mereka tentang pajak kita.

55T itu jika 1 bulan bagai mana jika 1 tahun , aku pikir bisalah memperbaiki keadaan indonesia dalam segala aspek jika tidak ada kata KORUPSI ,
btw bisa dobel dong pajak nya jika harus melapor , terkadang mereka hanya melihat nilai crypto tapi tidak mau tahu bagaimana cara menlindungi wajib pajak  dari crypto , resiko kehilangan sangat besar , apakah mereka mau tahu ? aku pikir mereka tidak mau tahu keruntuhan kita 

[bounceback]

Saya baca disini:
https://www.cnbcindonesia.com/market/20240326184705-17-525692/ojk-kasih-bocoran-soal-pajak-kripto
proses peralihan pengawasan aset kripto masih bertahap dari Bappebti ke OJK dan salah satu fokusnya tentang ketentuan pajak aset kripto, namun masih menunggu Peraturan Pemerintah, paling lambatnya diagendakan terbit Januari tahun depan.

Entah apakah setelah ada evaluasi mengenai penerapan pajak aset kripto ini nantinya akan ada perubahan prosentasenya menjadi naik atau justru sebaliknya menjadi turun, mengingat Aspakrindo juga pernah menyatakan keberatannya tentang ini.

Jika isu ini benar tentang pengawasan cryptocurrency dialihkan ke pihak OJK dari sebelumnya dibawah naungan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) bisa memiliki efek yang sedikit kurang bagus ke depannya. Ini bisa saja mencakupi semua tugas dan wewenang Bappebti yang menyeleksi koin baru untuk listing di market lokal sudah pasti dipegang oleh OJK yang selama ini kita tau kinerja mereka tidak begitu efektif selama ini.
Pandangan saya lebih baik pengawasan tentang krypto tetap berada di bawah naungan Bappebti jangan dialihkan ke pihak OJK.

[lepbagong]

Saya baca disini:
https://www.cnbcindonesia.com/market/20240326184705-17-525692/ojk-kasih-bocoran-soal-pajak-kripto
proses peralihan pengawasan aset kripto masih bertahap dari Bappebti ke OJK dan salah satu fokusnya tentang ketentuan pajak aset kripto, namun masih menunggu Peraturan Pemerintah, paling lambatnya diagendakan terbit Januari tahun depan.

Entah apakah setelah ada evaluasi mengenai penerapan pajak aset kripto ini nantinya akan ada perubahan prosentasenya menjadi naik atau justru sebaliknya menjadi turun, mengingat Aspakrindo juga pernah menyatakan keberatannya tentang ini.

Jika isu ini benar tentang pengawasan cryptocurrency dialihkan ke pihak OJK dari sebelumnya dibawah naungan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) bisa memiliki efek yang sedikit kurang bagus ke depannya. Ini bisa saja mencakupi semua tugas dan wewenang Bappebti yang menyeleksi koin baru untuk listing di market lokal sudah pasti dipegang oleh OJK yang selama ini kita tau kinerja mereka tidak begitu efektif selama ini.
Pandangan saya lebih baik pengawasan tentang krypto tetap berada di bawah naungan Bappebti jangan dialihkan ke pihak OJK.

apakah ini karena dianggap bahwa crypto sudah menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi negera sehingga lepas tanggung jawab di pindahkan ke OJK ? karena memang kalau melihat peran OJK jelas menyangkup regulasi yang memang berada di bawah wewenangnya.
tetapi kita juga harus mengetahui bahwa peran crypto di negara kita masih belum secara luas bisa diakomodir, memang seharusnya diberikan kepada bappebti yang sudah mengerti dan bisa mengatur dengan baik sehingga apa yang akan terjadi soal crypto bisa diselesaikan secara cepat dan baik.
kalau sudah soal pemasukan bagi negara jelas secara nyata saat ini pemerintaha ingin bisa menguasai dengan tujuan yang tidak jelas, kita menunggu saja keinginan pemerintah yang mulai merambat kemana mana.

[Husna QA]

-snip-
proses peralihan pengawasan aset kripto masih bertahap dari Bappebti ke OJK dan salah satu fokusnya tentang ketentuan pajak aset kripto, namun masih menunggu Peraturan Pemerintah, paling lambatnya diagendakan terbit Januari tahun depan.

Jika isu ini benar tentang pengawasan cryptocurrency dialihkan ke pihak OJK dari sebelumnya dibawah naungan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) bisa memiliki efek yang sedikit kurang bagus ke depannya. Ini bisa saja mencakupi semua tugas dan wewenang Bappebti yang menyeleksi koin baru untuk listing di market lokal sudah pasti dipegang oleh OJK yang selama ini kita tau kinerja mereka tidak begitu efektif selama ini.
Pandangan saya lebih baik pengawasan tentang krypto tetap berada di bawah naungan Bappebti jangan dialihkan ke pihak OJK.

Peralihan pengawasan terhadap penggunaan Aset kripto dari Bappebti ke OJK bukan lagi sekedar isu, namun bahkan sudah ada UU nya, yakni:
UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), Pasal 6:

https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023

Hanya saja proses peralihannya masih bertahap dan belum sepenuhnya di OJK.

Hingga Januari 2025, regulasi terkait perdagangan kripto masih akan berada di bawah tanggung jawab Bappebti.