Apa yang terjadi jika semua orang main Crypto?!

[alltalk]

Yap... lebih baik di sunat 0,1% untuk setiap transaksi daripada tidak bisa transaksi cryptocurrency dengan aman sama sekali.

Betul. Daripada crypto dilarang total di Indonesia, masih lebih baik untuk membayar pajak. Setidaknya kita bebas untuk berinvestasi dan trading crypto di exchange lokal manapun. 0,1% masih terbilang nominal yang masuk akal untuk pembayaran pajak meskipun kesannya sedikit memaksa. 

Mau tidak mau pemerintah memang harus terlibat untuk mengatur industri kripto, tanpa campur tangan pemerintah regulasi crypto tidak akan berjalan dengan baik.

Pemerintah hanya mengatur regulasi untuk investasi atau trading crypto, bukan mengatur industri crypto. 
Yang pasti kalau tidak ada campur tangan pemerintah, statusnya tetap akan ilegal. Beda halnya ketika pemerintah sudah mengatur regulasinya dan kita sudah membayar pajak. Ketika sudah di tahapan ini, sudah pasti status crypto bisa legal meskipun ada batasan-batasan tertentu.

[Mbah Jenggot]

Daripada crypto dilarang total di Indonesia, masih lebih baik untuk membayar pajak. Setidaknya kita bebas untuk berinvestasi dan trading crypto di exchange lokal manapun. 0,1% masih terbilang nominal yang masuk akal untuk pembayaran pajak meskipun kesannya sedikit memaksa. 

Setuju dengan agan alltalk, 0.1% nominal yang masih masuk akal untuk invest maupun trading crypto.
Sebaiknya dipajakin jangan dilarang, toh pajak juga ujung2nya buat pendapatan negara asal tepat sasaran pendistribusian pajaknya.

Mau tidak mau pemerintah memang harus terlibat untuk mengatur industri kripto, tanpa campur tangan pemerintah regulasi crypto tidak akan berjalan dengan baik.

Campur tangan pemerintah saat ini hanya bisa mengatur untuk investasi atau trading crypto, kalau sampai industri kelihatannya belum bisa karena belum ada regulasi yang mengaturnya.

[bounceback]

Betul. Daripada crypto dilarang total di Indonesia, masih lebih baik untuk membayar pajak. Setidaknya kita bebas untuk berinvestasi dan trading crypto di exchange lokal manapun. 0,1% masih terbilang nominal yang masuk akal untuk pembayaran pajak meskipun kesannya sedikit memaksa. 

Sebenarnya 0.1% itu lumayan berat loh karena kita harus membayar 0.2% untuk pajak saat jual dan beli koin ditambah lagi regulasi fee trade di market lokal lumayan tinggi dan ditotalin bisa mencapai 0.5%. Meskipun harus menerima regulasi pajak yang diterapkan pemerintah Indonesia namun saya sedikit tidak setuju dan saat ini lebih memilih market luar untuk trading dengan nominal trade 20 jtaan hingga 50 jtaan kita harus bayar fee saja sudah lebih dari 100k lebih baik trade di market luar.

Tapi harus hati2 yang suka trading di market lokal, saat ini semua yang berbau profit di Indonesia mulai dinaikin pajaknya dan tidak menutup kemungkinan nanti pajak krypto bisa mencapai hingg 1%, hehe

[hair]

Untuk fee P2P bervariatif tergantung Fiat apa yang dipilih, Kalo USDT pajaknya untuk Maker 0.35% dan untuk Taker 0%

lumayan juga ya pajaknya pertransaksi, ini pajaknya langsung masuk ke kas negara, melalui individu (si maker) atau si binance yang bayar ke pemerintah? saya kurang paham bagaimana mekanismenya

apakah setiap exchange juga berbeda-beda bagaimana bayar pajaknya, jadi dipotong dari biaya trading terus pihak exchange yang setor ke pemerintah?

+2

[bayu7adi]

Campur tangan pemerintah saat ini hanya bisa mengatur untuk investasi atau trading crypto, kalau sampai industri kelihatannya belum bisa karena belum ada regulasi yang mengaturnya.

Yup...kalau industri tentang crypto yang pasti saat ini sudah resmi adalah bursa pertukaran (exchanger), sedangkan untuk industri resmi lainnya seperti platform mainstream yang digarap bule soal cryptocurrency, ane malah meragukan SDM yang ada.

Sebenarnya, MPR pernah menyatakan dukungan terhadap project dari anak-anak muda berbakat dibidang cryptocurrency. Karena mungkin butuh proses jadi sekarang masih di goreng oleh mereka.

Terima Institut Kripto Nasional (IKN), Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Pengembangan Pasar Kripto di Indonesia

Berikut, saya kutip sedikit dari website resmi mpr.go.id yang mana Bamsoet lah yang memberikan dukungan itu.

JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia Bambang Soesatyo mendukung gagasan anak-anak muda yang terkabung dalam Institut Kripto Nasional (IKN), mendirikan BlackStone wallet sebagai wallet kripto pertama di Indonesia sekaligus mendirikan BlackStone token dan stable coin untuk menjalankan ekosistemnya.

Hal ini tentu saja tidak menutup kemungkinan bahwa di masa depan, indsutri cryptocurrency di Indonesia bisa saja mendapatkan lampu hijau secara undang-undang.

[Mbah Jenggot]

Sebenarnya, MPR pernah menyatakan dukungan terhadap project dari anak-anak muda berbakat dibidang cryptocurrency. Karena mungkin butuh proses jadi sekarang masih di goreng oleh mereka.

Terima Institut Kripto Nasional (IKN), Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Pengembangan Pasar Kripto di Indonesia

Berikut, saya kutip sedikit dari website resmi mpr.go.id yang mana Bamsoet lah yang memberikan dukungan itu.

JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia Bambang Soesatyo mendukung gagasan anak-anak muda yang terkabung dalam Institut Kripto Nasional (IKN), mendirikan BlackStone wallet sebagai wallet kripto pertama di Indonesia sekaligus mendirikan BlackStone token dan stable coin untuk menjalankan ekosistemnya.

Hal ini tentu saja tidak menutup kemungkinan bahwa di masa depan, indsutri cryptocurrency di Indonesia bisa saja mendapatkan lampu hijau secara undang-undang.

Ini yang seharusnya menjadi PR teman2 di legislatif dan pemerintah  untuk segera membuat aturan tentang industri crypto agar negeri ini secepatnya bisa mengikuti perkembangan dunia crypto.
Karena realitas di lapangan selama gw ngobrol dan berWord blocked to prevent spam teman- teman hanya segelintir yang tau tentang crypto.
Padahal di negara maju, warganya sudah jauh mengenal hal tsb.

[bayu7adi]

Ini yang seharusnya menjadi PR teman2 di legislatif dan pemerintah  untuk segera membuat aturan tentang industri crypto agar negeri ini secepatnya bisa mengikuti perkembangan dunia crypto.
Karena realitas di lapangan selama gw ngobrol dan berWord blocked to prevent spam teman- teman hanya segelintir yang tau tentang crypto.
Padahal di negara maju, warganya sudah jauh mengenal hal tsb.

Kembali lagi pada SDM yang ada. Di Indonesia apakah ada SDM yang benar-benar mampu memberikan gebrakan pada industri cryptocurrency? Selama ini yang ane ketahui, banyak juga project-project cryptocurrency yang berbasis di Indonesia yang akhirnya kandas. Atau lebih mudahnya pertanyaannya di balik.. "Project cryptocurrency apa yang sukses dari Indonesia?" ... Sukses yang ane maksud bisa tampil dan bersaing dengan platform mainstream di tingkat lokal.

Sekalipun ada project yang berkaitan dengan cryptocurrency di Indonesia didorong oleh pemerintah supaya berhasil, sepertinya pemerintah harus membuka pintu lainnya lagi untuk regulasi penggunaan cryptocurrency dalam transaksi seperti rupiah. Dan tentu saja ini harus ada pertimbangan matang. Dalam konteks ini, sepenuhnya bukan porsi ane untuk menentukan cryptocurrency di Indonesia kedepannya.

[hair]

Hal ini tentu saja tidak menutup kemungkinan bahwa di masa depan, indsutri cryptocurrency di Indonesia bisa saja mendapatkan lampu hijau secara undang-undang.

bagus kalau dapat lampu hijau itu bisa menumbuhkan ekosistem crypto yang ada di indonesia, harapannya muncul proyek-pyoyek crypto Indonesia yang bisa memberi dampak nyata untuk masyarakat luas
setidaknya UUD tidak memberi batasan kepada para creator blockchain dalam mengembangkan proyeknya serta tidak menjadi pihak yang mengontrol, kalau mengawasi sih tak masalah

[Mbah Jenggot]

Hal ini tentu saja tidak menutup kemungkinan bahwa di masa depan, indsutri cryptocurrency di Indonesia bisa saja mendapatkan lampu hijau secara undang-undang.

bagus kalau dapat lampu hijau itu bisa menumbuhkan ekosistem crypto yang ada di indonesia, harapannya muncul proyek-pyoyek crypto Indonesia yang bisa memberi dampak nyata untuk masyarakat luas

 yah, sayangnya teman gw mau bikin proyeknya di india jadi kgak kena aturan indonesia,,,hahhaa

Klu UU yang ngatur industry crypto sudah ada, gw rasa akan banyak proyek2  crypto di indonesia.
ya setidaknya masyarakat paham dunia crypto dulu lah..
ada industrinya, kgak ada peminatnya ya percuma aja..
kecuali udah banyak orang yang melek tentang crypto

[taufik123]

Pemerintah hanya mengatur regulasi untuk investasi atau trading crypto, bukan mengatur industri crypto. 

Campur tangan pemerintah saat ini hanya bisa mengatur untuk investasi atau trading crypto, kalau sampai industri kelihatannya belum bisa karena belum ada regulasi yang mengaturnya.

Industri Kripto yang saya maksud disini adalah industri yang berbasis teknologi yang menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan digital, seperti mata uang kripto, token kripto, dan DeFi (decentralized finance).
Sudah banyak proyek-proyek kripto indonesia yang muncul Tapi pada akhirnya gak berkembang.

Regulasi pada industri kripto seperti ini memang hanya sebagai komoditas ( investasi dan perdagangan ) bukan dijadikan sebagai Alat pembayaran yang sah dan pastinya dilarang.

Kripto di indonesia itu masih dalam Zona abu-abu, Tidak dilarang sepenuhnya Tapi tidak di izinkan sepenuhnya ( Terbatas ).

lumayan juga ya pajaknya pertransaksi, ini pajaknya langsung masuk ke kas negara, melalui individu (si maker) atau si binance yang bayar ke pemerintah? saya kurang paham bagaimana mekanismenya

apakah setiap exchange juga berbeda-beda bagaimana bayar pajaknya, jadi dipotong dari biaya trading terus pihak exchange yang setor ke pemerintah?

+2

Kalo untuk Binance gak dibawah naungan pemerintah indonesia, mereka gak bayar pajak di indo karena pajaknya emang mahal.
binance.com aja masih di blokir, jadi yang bayar pajak 0.35% di P2P itu langsung masuk ke binance dan ke pemerintah yang memberikan regulasi.

Nah kalo Exchange lokal kayak indodax, Pintu, Tokocrypto dll, mereka ada dibawah naungan BAPPEBTI dan setiap Fee yang di tagihkan ke pelanggan mereka bayarkan sebagian untuk pajak ke pemerintah.

[bounceback]

Regulasi pada industri kripto seperti ini memang hanya sebagai komoditas ( investasi dan perdagangan ) bukan dijadikan sebagai Alat pembayaran yang sah dan pastinya dilarang.

Kripto di indonesia itu masih dalam Zona abu-abu, Tidak dilarang sepenuhnya Tapi tidak di izinkan sepenuhnya ( Terbatas ).

Posisi yang cukup dliematis tentang kondisi cryptocurrency di Indonesia, tidak dilarang namun izin yang diberikan cukup terbatas karena crypto hanya sebagai komoditas atau alat investasi dan perdagangan saja karena tidak diizinkan sebagai alat transaksi pembayaran. Namun disisi lain pemerintah sangat senang dengan penerimaan pajak dari hasil crypto, dengan kata lain pemerintah lebih aware dengan pajak yang ingin didapatkan dan salah satu rumor ada indikasi kenaikan pajak ke depannya dibandingkan dengan perhatian pemerintah untuk membuat crypto lebih dikenal dan legal di Indonesia.

Kalo untuk Binance gak dibawah naungan pemerintah indonesia, mereka gak bayar pajak di indo karena pajaknya emang mahal.
binance.com aja masih di blokir, jadi yang bayar pajak 0.35% di P2P itu langsung masuk ke binance dan ke pemerintah yang memberikan regulasi.

Nah kalo Exchange lokal kayak indodax, Pintu, Tokocrypto dll, mereka ada dibawah naungan BAPPEBTI dan setiap Fee yang di tagihkan ke pelanggan mereka bayarkan sebagian untuk pajak ke pemerintah.

Masih sedikit berat dengan fee yang harus kita bayar saat menggunakan exchange lokal seperti Tokocrypto atau juga Indodax, paling sederhana saat deposit uang 100 jtaan untuk trading kita harus mengalami kerugian terlebih dahulu padahal baru posisi deposit belum lagi fee atau pajak yang akan kita bayar saat trading baik beli atau jual, minimal profit yang harus didapatkan saat trading di market lokal diatas 5% untuk back up fee pajak mulai dari fee deposit, fee beli dan fee jual koin.

posisi sangat sadis 

[hair]

yah, sayangnya teman gw mau bikin proyeknya di india jadi kgak kena aturan indonesia,,,hahhaa

bisa disebut inisialnya siapa mbah? gua jadi penasaran sama orangnya yang mana 

Kalo untuk Binance gak dibawah naungan pemerintah indonesia, mereka gak bayar pajak di indo karena pajaknya emang mahal.
binance.com aja masih di blokir, jadi yang bayar pajak 0.35% di P2P itu langsung masuk ke binance dan ke pemerintah yang memberikan regulasi

oh begitu, berarti artinya P2P yang iklan itu bayar pajak ke binance sedangkan rekening p2p gak dipalakin pajak oleh pemerintah Indonesia (jika gak ketahuan)
cara ini emang terbilang aman pajak sih asal di WD gak besar biar gak dideteksi 

[Mbah Jenggot]

yah, sayangnya teman gw mau bikin proyeknya di india jadi kgak kena aturan indonesia,,,hahhaa

bisa disebut inisialnya siapa mbah? gua jadi penasaran sama orangnya yang mana 

Itu elu...... wkwkwkkwk

gpp sih, asal teman2 dimari diajakin aja.
gua kgak tau regulasi di india untuk proyek crypto, apakah sudah ada rule atau undang-undangnya atau belum..
dimari pun belum ada kejelasan , cuma tidak ada pelarangan tentang hal itu.
Prinsipnya sebelum ada undang- undang yang melarang, berarti tidak dilarang.

[hair]

gpp sih, asal teman2 dimari diajakin aja.
gua kgak tau regulasi di india untuk proyek crypto, apakah sudah ada rule atau undang-undangnya atau belum..
dimari pun belum ada kejelasan , cuma tidak ada pelarangan tentang hal itu.
Prinsipnya sebelum ada undang- undang yang melarang, berarti tidak dilarang.

tar tambah banyak tuyul main crypto mbah kalau diajakin
setahuku pajak disini emang sedap-sedap ngeri, makanya banyak yang pindah ke exchange luar
teman-teman sekelasku tahu crypto cuma kagak melek-melek amat
bahkan ada yang berani invest di crypto

[taufik123]

-snip-Masih sedikit berat dengan fee yang harus kita bayar saat menggunakan exchange lokal seperti Tokocrypto atau juga Indodax, paling sederhana saat deposit uang 100 jtaan untuk trading kita harus mengalami kerugian terlebih dahulu padahal baru posisi deposit belum lagi fee atau pajak yang akan kita bayar saat trading baik beli atau jual, minimal profit yang harus didapatkan saat trading di market lokal diatas 5% untuk back up fee pajak mulai dari fee deposit, fee beli dan fee jual koin.

posisi sangat sadis 

Emang sadis, semenjak ada kebijakan tentang pajak saya sendiri gak pernah nyentuh market lokal lagi.
Lagipula Binance jadi CEX utama saat ini dan cuman ngandelin P2P aja buat WD.

-snip-
oh begitu, berarti artinya P2P yang iklan itu bayar pajak ke binance sedangkan rekening p2p gak dipalakin pajak oleh pemerintah Indonesia (jika gak ketahuan)
cara ini emang terbilang aman pajak sih asal di WD gak besar biar gak dideteksi 

WD sewaarnya aja, masih puluhan juta, gak pernah sampek ratusan juta.
Kalo transaksi sering dan banyak, itu bisa dideteksi jadi pencucian uang, karena pernah kejadian sama temen yang ikut jadi merchan P2P di Binance
dan rekening yang sering WD dengan transaksi besar, akhirnya ditinjau oleh pihak terkait.