Negara mana yang ramah sama bisnis?

[armanda90]

Bukannya pajak khusus kuliner dibebankan kepada konsumen? saya beberapa kali melihat struck pembayaran saat makan di restoran atau tempat makan yang sudah membayar pajak dan bebannya kepada konsumen dengan tarif 10%, namun untuk saat ini belum tau beberapa beban pajak yang diterapkan kepada konsumen.
Kalau beban pajak dibebankan kepada konsumen saya rasa yang punya usaha tidak mengalami kendala sama sekali namun untuk usaha kuliner tradisional mungkin belum menerapkan hal ini takut konsumennya kabur karena kenaikan harga apalagi sampai 10%.
Kemaren nemu vidio viral seorang pengusaha coffee mendap surat peringatan pajak namun usahanya lagi sepi, kadang sedikit dilema saat merintis bisnis dari 0 tanpa bantuan pemerintah namun saat usaha sudah sukses langsung ditagih pajak pemerintah.

[hair]

Bukannya pajak khusus kuliner dibebankan kepada konsumen? saya beberapa kali melihat struck pembayaran saat makan di restoran atau tempat makan yang sudah membayar pajak dan bebannya kepada konsumen dengan tarif 10%, namun untuk saat ini belum tau beberapa beban pajak yang diterapkan kepada konsumen.
Kalau beban pajak dibebankan kepada konsumen saya rasa yang punya usaha tidak mengalami kendala sama sekali namun untuk usaha kuliner tradisional mungkin belum menerapkan hal ini takut konsumennya kabur karena kenaikan harga apalagi sampai 10%.
Kemaren nemu vidio viral seorang pengusaha coffee mendap surat peringatan pajak namun usahanya lagi sepi, kadang sedikit dilema saat merintis bisnis dari 0 tanpa bantuan pemerintah namun saat usaha sudah sukses langsung ditagih pajak pemerintah.

kalau pajak makanan iya om
hampir semua ranah bisnis di pajakin
kalau khusus makanan emang ada yang langsung di potong dari konsumen ada juga yang gak tergantung kebijakan dari pemilik restauran

[lepbagong]

Bukannya pajak khusus kuliner dibebankan kepada konsumen? saya beberapa kali melihat struck pembayaran saat makan di restoran atau tempat makan yang sudah membayar pajak dan bebannya kepada konsumen dengan tarif 10%, namun untuk saat ini belum tau beberapa beban pajak yang diterapkan kepada konsumen.
Kalau beban pajak dibebankan kepada konsumen saya rasa yang punya usaha tidak mengalami kendala sama sekali namun untuk usaha kuliner tradisional mungkin belum menerapkan hal ini takut konsumennya kabur karena kenaikan harga apalagi sampai 10%.
Kemaren nemu vidio viral seorang pengusaha coffee mendap surat peringatan pajak namun usahanya lagi sepi, kadang sedikit dilema saat merintis bisnis dari 0 tanpa bantuan pemerintah namun saat usaha sudah sukses langsung ditagih pajak pemerintah.

memang benar seperti agan katakan bahwa sebetulnya bukan masalah untuk itu, tinggal dibebankan kepada konsument sehingga sebagai pemilik usaha sudah terbantukan, tetapi kalau pajaknya cukup tinggi ini akan menjadi masalah juga bagi pemilik usaha, karena harga jadi semakin tinggi dan tentu akan menyulitkan yang punya usaha karena akan semakin sedikit yang mau datang dan mengurangi intensitas kedatangannya.
terutama sekali yang protes adalah yang punya tempat hiburan, dimana pajaknya diperkirakan sangat tinggi sekali, ditakutkan mereka yang biasanya seminggu 2 atau 3 kali datang mengurangi intensitasnya jadi seminggu sekali.

[hair]

mungkin bisa disiasati dengan membuka warung kecil om  pasti gak di pajakin
apalagi punya beberapa cabang dengan nama yang berbeda juga bisa jadi alternatif

atau bisa juga membuka cabang di negara lain yang ramah sama pajak contohnya si om apple
dia melakukan hal yang sama kalau tidak salah

[lepbagong]

mungkin bisa disiasati dengan membuka warung kecil om  pasti gak di pajakin
apalagi punya beberapa cabang dengan nama yang berbeda juga bisa jadi alternatif

atau bisa juga membuka cabang di negara lain yang ramah sama pajak contohnya si om apple
dia melakukan hal yang sama kalau tidak salah

sebetulnya seperti agan katakan termasuk dalam yang tidak bisa dikenakan pajak karena memang pemerintah tidak akan masuk kesana untuk memperdayakan usaha kecil, tetapi kita khan tau di negara kita walau begitu tetap saja ada yang melakukan diluar prosedural yang melakukan pemalakan kepada usaha seperti itu, karena semua dikembalikan kepada aparatur dan hukum yang harusnya memihak kepada usaha, tidak dan belum diWord blocked to prevent spamkan dinegara tercinta ini, masih terus perlu dibenahi dengan nyata.

[hair]

namanya juga bisnis  kalau gak ada pajak pemerintah gak bisa makan 
makanya terkadang bisnis itu besar biaya registrasinya dibandingkan biaya hasilnya
mau gak mau ya harus taat
kecuali jadi 9 naga mah bebas

[lepbagong]

namanya juga bisnis  kalau gak ada pajak pemerintah gak bisa makan 
makanya terkadang bisnis itu besar biaya registrasinya dibandingkan biaya hasilnya
mau gak mau ya harus taat
kecuali jadi 9 naga mah bebas

sebetulnya kalau pemerintah konsekuen dengan aturan, maka pihak yang punya bisnis juga mau taat untuk membayar pajak yang dikenakan, masalahnya terkadang ada pajak yang tidak tertulis yang juga harus dibayarkan yang terkadang menyusahkan pembisnis, karena harus mengeluarkan dana lebih dari aturan yang sudah ditentukan dan mungkin sudah dibudgetkan oleh pembisnis sebelumnya.
sebetulnya ini penyalah gunaan aturan yang tidak tertulis dengan baik dan dimanfaatkan oleh yang punya wewenang untuk mencari tambahan dari gaji yang sudah diterima.

[hair]

wkwkw namanya juga wakanda, apapun bisa saja terjadi bahkan menjadi sebuah keuntungan yang besar dari bisnis
tidak bisa dipungkiri yang kecil dikumpulin sedikit demi sedkiti akan jadi bukit yang tinggi
bisnis sarangnya transaksi

[lepbagong]

wkwkw namanya juga wakanda, apapun bisa saja terjadi bahkan menjadi sebuah keuntungan yang besar dari bisnis
tidak bisa dipungkiri yang kecil dikumpulin sedikit demi sedkiti akan jadi bukit yang tinggi
bisnis sarangnya transaksi

ya, mereka melakukan itu tidak memikirkan dampaknya kepada masyarakat kecil.
sebetulnya kalau kejadian ini terus dilakukan akan bedampak pada karyawan yang susah untuk bisa meningkat gajinya karena biaya yang dikeluarkan perusahaan lebih besar dari aturan yang sudah ada, kalau dipaksakan untuk membayar pungli itu maka investasinya bisa bangkrut dan karyawan juga yang dirugikan.
sedih gan dengan negara kita, katanya hukum adalah segalanya tetapi justru hukum itu dipermainkan untuk mendapatkan kebeihan yang bisa dinikmati mereka yang bisa mempermainkan hukum itu.

[hair]

jangan ditanya kalau masalah hukum om
namanya juga negeri wakanda akarnya gak beres jadi susah mau di bagusin
makanya kalau ada bisnis lebih baik diam-diam aja daripada ketahuan pemerintah

[sampoerna]

Bukannya pajak khusus kuliner dibebankan kepada konsumen? saya beberapa kali melihat struck pembayaran saat makan di restoran atau tempat makan yang sudah membayar pajak dan bebannya kepada konsumen dengan tarif 10%, namun untuk saat ini belum tau beberapa beban pajak yang diterapkan kepada konsumen.

Untuk terkait pajak di restoran itu, setidaknya ada 2 jenis pajak yang dibebankan, yaitu pajak PB1 dan juga PPN.
Pajak PB1 itu yang dibebankan kepada pelanggannya, nominalnya sebesar 10%, dan pajak ini dikelola oleh pemerintah daerah.

Sedangkan untuk restorannya itu terkena PPN, yang sejak 2022 lalu, tarifnya menjadi 11%, itu dibebankan kepada restorannya, dan pajak ini dikelola oleh pemerintah pusat. Jadi, di beberapa resto tertentu, baik pelanggan maupun resto tetap kena pajak.

Tapi tidak semua resto ada beban terhadap PB1 ya, karena memang ada kriteria-kriterianya, begitu juga dengan PPN untuk restonya, semua ada hitungannya. 
 

https://www.ocbc.id/id/article/2024/02/15/pb1-adalah

[lepbagong]

jangan ditanya kalau masalah hukum om
namanya juga negeri wakanda akarnya gak beres jadi susah mau di bagusin
makanya kalau ada bisnis lebih baik diam-diam aja daripada ketahuan pemerintah

seharusnya memang tambah maju teknologi dan media sosial juga sangat berkembang, hukum harus ditegakan dengan benar karena selalu akan ada yang mengawasi setiap gerak gerik dari aparatur negara yang tidak berjalan dengan sesuai aturan, ini justru tambah banyak saja dan sudah tidak ada rasa malu lagi, menyedihkan tindakan dari aparatur negara kita, entah kapan ada perubahan yang signifikan, agar memang kesejahteraan bisa tersalurkan dengan merata. bukan tidak mustahil gan, banyak yang melakukan hal seperti kata agan untuk tidak ingin mengikuti aturan karena sudah capai melihat ini.

[hair]

jangan bicara hukum di negara yang tidak bisa menegakan hukum dengan baik om
malah yang ada cuma putar-putar situ aja dengan pengalihan isu

kembali ke bisnis nampaknya banyak orang yang pidah negara emang merasa nyaman sama dengan fasiltas yang diberikan negara tersebut

[lepbagong]

jangan bicara hukum di negara yang tidak bisa menegakan hukum dengan baik om
malah yang ada cuma putar-putar situ aja dengan pengalihan isu

kembali ke bisnis nampaknya banyak orang yang pidah negara emang merasa nyaman sama dengan fasiltas yang diberikan negara tersebut

sangat disayangkan sekali bahwa banyak investasi asing yang akhirnya kabur dari negara kita karena hukum yang tidak menjadi garda terdepan dalam penerapan yang diinginkan oleh para investor asing tersebut. hukum yang abu-abu membuat mereka serba salah dalam melakukan tindakan karena tidak didukung untuk bisa menyelesaikan tetapi membuat tambah berbeli-belit.
mereka hengkang kenegara yang bisa memberikan proteksi bagi berjalannya investasi yang sangat fair bagi mereka.

[hair]

gak begitu mengherankan sih om kalau terkait case seperti itu
sebenarnya bukan karena mereka mingat, dari segi bisnis nampaknya yang dari luar lebih dikasih kelonggaran daripada di dalam negeri sendiri bahkan banyak investor dari china yang menduduki Indonesia