Perbandingan antara emas dan crypto

[koang]

emas boleh dicicil kalau bisa beli sedikit 
cuma rawan di palakin pajak 12% sama wakanda.
kalau crypto pajak pertransaksi? apa benar crypto bukan desentralisasi lagi? karena bisa dipalakin pajak

harga emas ini gak terlalu jauh ya kalau lagi turun? apalagi pas ekonomi lagi hancur

Semakin kemari sepertinya desentralisasi kripto hanya seperti Ilusi, keluarnya aturan di banyak negara tentang KYC, aturan Bursa terpusat yang semakin ketat, aturan pajak, penyedia dompet dan kekayaan kripto cenderung terkonsentrasi pada kapitalis Ventura yang semakin menguasai dan dapat memanipulasi harga.
Tapi saya masih percaya bahwa Kripto layak sebagai Investasi tapi selalu membandingkannya dengan emas untuk menentukan mana yang terbaik adalah tindakan yang sia-sia. Keduanya layak sebagai aset investasi unggulan.

[hair]

Semakin kemari sepertinya desentralisasi kripto hanya seperti Ilusi, keluarnya aturan di banyak negara tentang KYC, aturan Bursa terpusat yang semakin ketat, aturan pajak, penyedia dompet dan kekayaan kripto cenderung terkonsentrasi pada kapitalis Ventura yang semakin menguasai dan dapat memanipulasi harga.
Tapi saya masih percaya bahwa Kripto layak sebagai Investasi tapi selalu membandingkannya dengan emas untuk menentukan mana yang terbaik adalah tindakan yang sia-sia. Keduanya layak sebagai aset investasi unggulan.

emang bisa gitu ya om? 
disetiap ada cuan maka akan ada campur tangan dari pemeritahan untuk dapat jatah?

mungkin perlu dibangun bank desentalisasi  karena selama ini kan harus pakai bank konvesional untuk WD
kayaknya dulu si mantan binance pernah mau beli bank? cuma gak tahu kelanjutannya gimana

[koang]

Semakin kemari sepertinya desentralisasi kripto hanya seperti Ilusi, keluarnya aturan di banyak negara tentang KYC, aturan Bursa terpusat yang semakin ketat, aturan pajak, penyedia dompet dan kekayaan kripto cenderung terkonsentrasi pada kapitalis Ventura yang semakin menguasai dan dapat memanipulasi harga.
Tapi saya masih percaya bahwa Kripto layak sebagai Investasi tapi selalu membandingkannya dengan emas untuk menentukan mana yang terbaik adalah tindakan yang sia-sia. Keduanya layak sebagai aset investasi unggulan.

emang bisa gitu ya om? 
disetiap ada cuan maka akan ada campur tangan dari pemeritahan untuk dapat jatah?

mungkin perlu dibangun bank desentalisasi  karena selama ini kan harus pakai bank konvesional untuk WD
kayaknya dulu si mantan binance pernah mau beli bank? cuma gak tahu kelanjutannya gimana

Ya namanya juga regulator om, kalau perputaran uangnya masih kecil ya pura-pura gak tahu tapi kalau uangnya besar ya harus ikut cawe-cawe
Tapi ya kita positif thinking aja, mudah-mudahan pajak yang kita bayarkan akan bisa membuat kondisi perekonomian negara kita menjadi lebih baik.
Dan kalau soal Bank Desentralisasi saya gak begitu paham, baik konsep ataupun rumor yang beredar tentang hal ini

[UNIVERSE]

Ya namanya juga regulator om, kalau perputaran uangnya masih kecil ya pura-pura gak tahu tapi kalau uangnya besar ya harus ikut cawe-cawe
Tapi ya kita positif thinking aja, mudah-mudahan pajak yang kita bayarkan akan bisa membuat kondisi perekonomian negara kita menjadi lebih baik.

Itu hal biasa kawan, pemerintah memang terkesan cuek kalau perputaran uangnya kecil. Malah dulu sempat dibilang beresiko tinggi sebelum kita bayar pajak. Juga ada isu-isu haram, sempat bikin heboh dunia crypto. Tapi semuanya jadi tenang ketika crypto sudah dipajaki pemerintah. Wajar karena uang pajak dari crypto termasuk salah satu sumber yang menjanjikan. Ya semoga saja tidak masuk kantong pejabat doang, tapi juga bisa untuk dana pengembangan Indonesia.

[koang]

Ya namanya juga regulator om, kalau perputaran uangnya masih kecil ya pura-pura gak tahu tapi kalau uangnya besar ya harus ikut cawe-cawe
Tapi ya kita positif thinking aja, mudah-mudahan pajak yang kita bayarkan akan bisa membuat kondisi perekonomian negara kita menjadi lebih baik.

Itu hal biasa kawan, pemerintah memang terkesan cuek kalau perputaran uangnya kecil. Malah dulu sempat dibilang beresiko tinggi sebelum kita bayar pajak. Juga ada isu-isu haram, sempat bikin heboh dunia crypto. Tapi semuanya jadi tenang ketika crypto sudah dipajaki pemerintah. Wajar karena uang pajak dari crypto termasuk salah satu sumber yang menjanjikan. Ya semoga saja tidak masuk kantong pejabat doang, tapi juga bisa untuk dana pengembangan Indonesia.

Berharap yang terbaik tapi selalu siap untuk yang terburuk
Tapi setidaknya para pemain kripto aktif bisa sedikit berbanggalah karena setiap transaksi yang kita lakukan baik itu deposit ke CEX, trading ataupun WD ke IDR kita telah membayar pajak.
Mungkin kalau mau di hitung dalam setahun, nominal pajak yang telah kita bayarkan cukup signifikan.
Tetap semangat om... Semoga 2045 negara kita menuju Indonesia emas bukan Indonesia cemas

[Husna QA]

Semakin kemari sepertinya desentralisasi kripto hanya seperti Ilusi, keluarnya aturan di banyak negara tentang KYC, aturan Bursa terpusat yang semakin ketat, aturan pajak, penyedia dompet dan kekayaan kripto cenderung terkonsentrasi pada kapitalis Ventura yang semakin menguasai dan dapat memanipulasi harga.
Tapi saya masih percaya bahwa Kripto layak sebagai Investasi tapi selalu membandingkannya dengan emas untuk menentukan mana yang terbaik adalah tindakan yang sia-sia. Keduanya layak sebagai aset investasi unggulan.

-snip-
mungkin perlu dibangun bank desentalisasi  ;D karena selama ini kan harus pakai bank konvesional untuk WD
-snip-

Apakah yang dimaksud dengan bank desentralisasi diatas adalah merujuk ke DeFi (Decentralized Finance)?
Jika ya, maka kecil kemungkinan untuk diterapkan pada mata uang fiat yang dalam hal ini jelas-jelas diatur oleh pemerintah masing-masing negara yang menerbitkannya, dalam hal ini jadinya tetap tersentralisasi.

Btw, jika merujuk pada beberapa sumber yang ada, diantaranya:
- https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/pemerintah-atur-ulang-pajak-emas
- https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/cryptocurrency-dalam-yurisdiksi-pajak-indonesia

Penerapan besaran pajaknya hampir mirip; Namun untuk PPh, lebih tinggi diterpakan pada Emas dibandingkan pada aset kripto.

[lepbagong]

Ya namanya juga regulator om, kalau perputaran uangnya masih kecil ya pura-pura gak tahu tapi kalau uangnya besar ya harus ikut cawe-cawe
Tapi ya kita positif thinking aja, mudah-mudahan pajak yang kita bayarkan akan bisa membuat kondisi perekonomian negara kita menjadi lebih baik.

Itu hal biasa kawan, pemerintah memang terkesan cuek kalau perputaran uangnya kecil. Malah dulu sempat dibilang beresiko tinggi sebelum kita bayar pajak. Juga ada isu-isu haram, sempat bikin heboh dunia crypto. Tapi semuanya jadi tenang ketika crypto sudah dipajaki pemerintah. Wajar karena uang pajak dari crypto termasuk salah satu sumber yang menjanjikan. Ya semoga saja tidak masuk kantong pejabat doang, tapi juga bisa untuk dana pengembangan Indonesia.

Berharap yang terbaik tapi selalu siap untuk yang terburuk
Tapi setidaknya para pemain kripto aktif bisa sedikit berbanggalah karena setiap transaksi yang kita lakukan baik itu deposit ke CEX, trading ataupun WD ke IDR kita telah membayar pajak.
Mungkin kalau mau di hitung dalam setahun, nominal pajak yang telah kita bayarkan cukup signifikan.
Tetap semangat om... Semoga 2045 negara kita menuju Indonesia emas bukan Indonesia cemas

keinginan kita untuk hal tersebut bisa tercapai tetapi apakah bisa berjalan dengan baik ? tentu sangat tidak bisa kita ketahui dengan pasti setelah itu.
setuju, bahwa ada kontribusi yang telah dilakukan oleh semua yang melakukan transaksi karena sudah memberikan pajak bagi negara yang tercinta ini dan semoga saja pajaknya bisa digunakan untuk mensejahterkan masyarkat dari pada pempinan yang mencari kesempatan dalam kesulitan orang lain.

infonya OJK sudah ambil alih dari Bappebti ? ada apakah terjadi perubahan  ...........

[koang]

infonya OJK sudah ambil alih dari Bappebti ? ada apakah terjadi perubahan  ...........

Benar om, wewenang pengawasan perdagangan aset kripto beralih dari Bappebti ke OJK per 12 Januari 2025.
Tapi sepertinya regulasi baru yang tertuang dalam POJK 27/2024 soal perdagangan aset kripto masih banyak mengadopsi aturan yang telah dibuat oleh Bappebti.
Berharap yang terbaik aja, Mudah-mudahan peraturan ini akan dapat mendukung pengembangan, pertumbuhan dan memberikan landasan yang lebih kuat bagi industri kripto di tanah air.

[Rengga Jati]

Benar om, wewenang pengawasan perdagangan aset kripto beralih dari Bappebti ke OJK per 12 Januari 2025.
Tapi sepertinya regulasi baru yang tertuang dalam POJK 27/2024 soal perdagangan aset kripto masih banyak mengadopsi aturan yang telah dibuat oleh Bappebti.

Ya, saat ini, Peraturan Pemerintah (PP) terkait pengalihan pengawasan kripto dari Bappebti ke OJK telah ditandatangani. Dan pihak Bappebti sedang menyusun nota sepahaman yang mengatur tentang pengalihan pengawasan tersebut. Persiapannya masih terus berlangsung, di sisi lain, OJK juga sedang menyusun tim transisi untuk hal ini. Ya, setidaknya, ini semua akan berlangsung dan selesai mungkin di kuartal 1 tahun ini. Kalau secara resmi memang pengalihan pengawasan tersebut akan dilakukan pada tanggal 10-12 Januari. Ya tinggal menunggu beberapa hari lagi secara resminya.

Info Didapat  dari: Bappebti: Transisi Pengawasan Kripto dari OJK Rampung Kuartal I-2025

Pasti akan ada plus minusnya terkait perubahan wewenang ini. Namun beberapa poin yang beredar saat ini, ada beberapa hal yang menjadi sorotan, terkait:

• Segala perizinan serta pendaftaran beralih ke OJK
• Adopsi pengaturan perdagangan aset yang sebelumnya dibuat oleh Bappebti, entah nanti realisasinya akan seperti apa perubahannya, yang katanya sih bakal lebih teratur, transparan, dan lebih efisien.
• Lebih ketta tentang pengaturan anti money laundry, keamanan cyber, manajemen resiko, dan lainnya.
• Aturan yang lebih ketat dan jelas terkait ICO.

ya, coba saja lah kita lihat, apakah juga akan berpengaruh pada kenaikan pajak dan lainnya. Atau bahkan akrena dibawah OJK, orang-orang awam menjadi lebih sadar dan percaya dengan crypto. entahlah.

[koang]

Benar om, wewenang pengawasan perdagangan aset kripto beralih dari Bappebti ke OJK per 12 Januari 2025.
Tapi sepertinya regulasi baru yang tertuang dalam POJK 27/2024 soal perdagangan aset kripto masih banyak mengadopsi aturan yang telah dibuat oleh Bappebti.

Ya, saat ini, Peraturan Pemerintah (PP) terkait pengalihan pengawasan kripto dari Bappebti ke OJK telah ditandatangani. Dan pihak Bappebti sedang menyusun nota sepahaman yang mengatur tentang pengalihan pengawasan tersebut. Persiapannya masih terus berlangsung, di sisi lain, OJK juga sedang menyusun tim transisi untuk hal ini. Ya, setidaknya, ini semua akan berlangsung dan selesai mungkin di kuartal 1 tahun ini. Kalau secara resmi memang pengalihan pengawasan tersebut akan dilakukan pada tanggal 10-12 Januari. Ya tinggal menunggu beberapa hari lagi secara resminya.

Info Didapat  dari: Bappebti: Transisi Pengawasan Kripto dari OJK Rampung Kuartal I-2025

Pasti akan ada plus minusnya terkait perubahan wewenang ini. Namun beberapa poin yang beredar saat ini, ada beberapa hal yang menjadi sorotan, terkait:

• Segala perizinan serta pendaftaran beralih ke OJK
• Adopsi pengaturan perdagangan aset yang sebelumnya dibuat oleh Bappebti, entah nanti realisasinya akan seperti apa perubahannya, yang katanya sih bakal lebih teratur, transparan, dan lebih efisien.
• Lebih ketta tentang pengaturan anti money laundry, keamanan cyber, manajemen resiko, dan lainnya.
• Aturan yang lebih ketat dan jelas terkait ICO.

ya, coba saja lah kita lihat, apakah juga akan berpengaruh pada kenaikan pajak dan lainnya. Atau bahkan akrena dibawah OJK, orang-orang awam menjadi lebih sadar dan percaya dengan crypto. entahlah.

Saya baca-baca ada banyak yang berpendapat bahwa pengaturan dan pengawasan industri kripto ada di bawah OJK akan membawa sentimen positif  bagi kelangsungan pertumbuhan industri ini, karena OJK adalah regulator yang independen.
Tapi hal ini juga akan mengakibatkan adanya banyak pungutan kepada industri kripto untuk mendanai kegiatan operasional OJK itu sendiri.

BTW terima kasih atas tambahan informasinya om...

[sampoerna]

Ane masih agak bingung nih, ada yang memberitakan kalau pengalihan akan dilakukan pada tanggal 12 Januari, ada yang tanggal 10 Januari. Yang fix yang mana ya? Soalnya ini ane baca dari beberapa sumber media top di Indo, agak beda-beda ini. Tapi memang sama-sama memberitakan kalau sekarang sedang tahap penyusunan MoU untuk transisi tersebut, ya agar bisa lancar dan tepat sesuai dengan harapan. Karena ini pasti melibatkan banyak pihak baru di OJK.

https://www.liputan6.com/crypto/read/5869736/ojk-bersama-bappebti-susun-mou-peralihan-pengawasan-kripto?page=2
https://finance.detik.com/fintech/d-7721763/mulai-10-januari-2025-pengawasan-kripto-pindah-ke-ojk

Nah, media juga memberitakan kalau terjadi peningkatan yang sangat pesat pada transaksi crypto menjelang transmisi dari Bappebti ke OJK, terlebih semenjak bulan November 2024, bahkan peningkatannya ada sekitar 376%. Wow, kenceng bangte ya kalau dari sumber beirta ini.

Tapi, benarkan kenaikan yang sangat pesat tersebut murni menjelang pemindahan ini? ATau memang karena trend market sedang up? Karean smenjak bulan November, kita paham benar jika kemajuan crypto secara global juga mengalami kenaikan yang sangat pesat. bahkan hypenya sudah mulai menguat, memang sejak bulan November lalu/ Atau mungkin kalau di Indo ya dua-duanya berpengaruh kali ya. 

https://market.bisnis.com/read/20250107/94/1829666/transaksi-kripto-di-ri-melesat-4-kali-lipat-jelang-diawasi-ojk

[lepbagong]

infonya OJK sudah ambil alih dari Bappebti ? ada apakah terjadi perubahan  ...........

Benar om, wewenang pengawasan perdagangan aset kripto beralih dari Bappebti ke OJK per 12 Januari 2025.
Tapi sepertinya regulasi baru yang tertuang dalam POJK 27/2024 soal perdagangan aset kripto masih banyak mengadopsi aturan yang telah dibuat oleh Bappebti.
Berharap yang terbaik aja, Mudah-mudahan peraturan ini akan dapat mendukung pengembangan, pertumbuhan dan memberikan landasan yang lebih kuat bagi industri kripto di tanah air.

selalu akan ada rasa kwatir yang bisa terjadi dengan pemindahan tersebut walau terlihat memang sepertinya tidak ada masalah, mengapa saya bisa berasumsi seperti itu karena biasanya kebijakan baru karena adanya intervensi yang biasanya dilakukan oleh pengusaha dan tentunya kedepannya akan bisa saja ada kebijakan yang sekarang sepertinya mengadopsi dari yang lama bukan tidak mungkin ada kekwatiran akan adanya perubahan dan itu adalah hal yang wajar bisa terjadi dan ditakuti. kita menunggu selanjutnya memang susah untuk menapsirkan sebelum berjalan.

[alltalk]

Saya baca-baca ada banyak yang berpendapat bahwa pengaturan dan pengawasan industri kripto ada di bawah OJK akan membawa sentimen positif  bagi kelangsungan pertumbuhan industri ini, karena OJK adalah regulator yang independen.
Tapi hal ini juga akan mengakibatkan adanya banyak pungutan kepada industri kripto untuk mendanai kegiatan operasional OJK itu sendiri.

Ya OJK ini tidak dibawah kementerian apapun, OJK juga tidak dibawah naungan pemerintahan. Mungkin akan lebih aman dari segi politisasi dilingkungan pemerintahan, tapi lebih rentan untuk  kepentingan golongan tertentu. Apapun ini masih spekulasi awal, kita perlu lihat dulu seperti apa peran OJK terhadap industri crypto di Indonesia. Semoga saja bisa lebih baik dari Bappebti, setidaknya bisa lebih friendly dalam penerapan regulasi. BTW pungutan seperti apa yang dimaksud? Bukannya OJK ini punya sumber dananya sendiri. 

[UNIVERSE]

Berharap yang terbaik tapi selalu siap untuk yang terburuk

Ini wajib, kita jangan cuman membayangkan profit saja. Kita juga harus siap loss. Tidak ada yang pasti di crypto, kita bisa untung atau rugi di koin apapun.

Tapi setidaknya para pemain kripto aktif bisa sedikit berbanggalah karena setiap transaksi yang kita lakukan baik itu deposit ke CEX, trading ataupun WD ke IDR kita telah membayar pajak.
Mungkin kalau mau di hitung dalam setahun, nominal pajak yang telah kita bayarkan cukup signifikan.
Tetap semangat om... Semoga 2045 negara kita menuju Indonesia emas bukan Indonesia cemas

Ini benar, kita sebenarnya taat aturan pajak. Mungkin lebih tepatnya dipaksa taat pajak. 
Ya gan, kita bayar pajak setiap kali kita melakukan transaksi di exchange lokal. Jumlah pajak dari crypto sudah pasti besar karena perputaran uang di crypto itu sangat besar.

[koang]

Saya baca-baca ada banyak yang berpendapat bahwa pengaturan dan pengawasan industri kripto ada di bawah OJK akan membawa sentimen positif  bagi kelangsungan pertumbuhan industri ini, karena OJK adalah regulator yang independen.
Tapi hal ini juga akan mengakibatkan adanya banyak pungutan kepada industri kripto untuk mendanai kegiatan operasional OJK itu sendiri.

Ya OJK ini tidak dibawah kementerian apapun, OJK juga tidak dibawah naungan pemerintahan. Mungkin akan lebih aman dari segi politisasi dilingkungan pemerintahan, tapi lebih rentan untuk  kepentingan golongan tertentu. Apapun ini masih spekulasi awal, kita perlu lihat dulu seperti apa peran OJK terhadap industri crypto di Indonesia. Semoga saja bisa lebih baik dari Bappebti, setidaknya bisa lebih friendly dalam penerapan regulasi. BTW pungutan seperti apa yang dimaksud? Bukannya OJK ini punya sumber dananya sendiri. 

Maaf sepertinya ada kesalahan dari saya di sini...
Tadinya memang OJK berhak melakukan pungutan berupa biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelahaan atas rencana aksi korporasi dll, Berdasarkan PP no 11 tahun 2014 sebagai implementasi pasal 37 UU no 21 tahun 2011 tapi PP ini telah di cabut per 1 januari 2025.
Dan mulai tahun 2025 OJK menerima anggaran dari APBN, anggaran OJK merupakan bagian dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara  pada APBN.