Altcoins Talks - Cryptocurrency Forum
Local => Kripto berita dan diskusi (Bahasa Indonesia) => Diluar Topik => Topic started by: hair on June 02, 2024, 04:32:42 AM
-
Ada yang tahu tidak perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) diatas 500 juta?
PKP kurang dari Rp 50.000.000 dikenai tarif pajak sebesar 5%
PKP antara Rp 50.000.000 - Rp 250.000.000 dikenai tarif pajak sebesar 15%
PKP antara Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000 dikenai tarif pajak sebesar 25%
PKP di atas Rp 500.000.000 dikenai tarif pajak 30%.
dari keterangan di atas dikenakan pajak 30% artinya hampir setegah pendapatan kita harus di setor, sama aja ini namanya nyolong duit rakyat.ada yang menjelaskan rincinya seperti apa?
-
Sepemahaman ane tarif PKP ini didapatkan dari mengurangi pendapatan bruto dengan biaya yang mengurangi pajak, plus penghasilan tidak kena pajak untuk menentukan hasil akhir besaran penghasilan pajak yang agan perlu bayar. Jadi bisa aja pendapatan agan 1 M, tapi setelah dikurangi ini itu sisa pendapatan kena pajaknya cuma 500 juta, jadi ya bayarnya dari 500 juta itu, ga full 1 M. Setidaknya begitu yang ane alami sejauh ini, karena perhitungan ane ga kompleks juga jadi ribet tidaknya tergantung agan kerja apaan, lokasinya dimana, sumber penghasilannya apa, dst.
-
Rumus untuk Wajib Pajak (WP) Perorangan karyawan:
Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Penghasilan Kotor - Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), baru kemudian dikalikan tarif pajaknya.
PTKP ini bervariasi tergantung kawin/tidak dan berapa tanggungan.
Namun untuk tahun 2024 keknya sudah pada pakai Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang perhitungannya sudah tidak pakai yang diatas.
-
nah ada pertanyaan yang terlintas di pikiranku
apakah karena pajak gede di indonesia banyak para produser mancanegara film enggan shooting di sini?
walaupun ada tetapi itu cuma sedikit dibandingakn di negara tetangga seperti malaysia, singapura, thailand
padahal dari segi lokasi kan indonesia itu banyak yang indah
Namun untuk tahun 2024 keknya sudah pada pakai Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang perhitungannya sudah tidak pakai yang diatas.
ini gimana hitungannya om misalnya kalau pendapatan kita anggap lah 1 M bersihnya jadi berapa yang harus disetor?
-
nah ada pertanyaan yang terlintas di pikiranku
apakah karena pajak gede di indonesia banyak para produser mancanegara film enggan shooting di sini?
walaupun ada tetapi itu cuma sedikit dibandingakn di negara tetangga seperti malaysia, singapura, thailand
padahal dari segi lokasi kan indonesia itu banyak yang indah
Bukan terkait itu sih kalau masalah shooting film, seperti misalnya banyak shooting di Bali:
https://www.imdb.com/search/title/?locations=bali,%20indonesia
Meskipun banyak yang indah, tapi kebanyakan orang luar ga kenal Indonesia, kenalnya Bali. Malah banyak yang ga tau kalau Bali itu merupakan wilayah Indonesia ;D
ini gimana hitungannya om misalnya kalau pendapatan kita anggap lah 1 M bersihnya jadi berapa yang harus disetor?
Misalnya 1M per tahun ya, jadi per bulan ya ~83,34jt katakanlah masuk PTKP TK/0 (Rp54 juta) dan PTKP TK/1 & K/0 (Rp58,5 juta) maka kena TER-A yang 80.000.000 s.d. 93.000.000 = 23%
Jadi pajaknya ~83,34jt * 23% = ~19,17jt
Kalau 1M sebulan maka kena TER-A yang 910.000.000 s.d. 1.400.000.000 = 33%
Jadi pajaknya 1M * 33% = 330jt
Lengkapnya ada di sini:
https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/
-
Bukan terkait itu sih kalau masalah shooting film, seperti misalnya banyak shooting di Bali:
https://www.imdb.com/search/title/?locations=bali,%20indonesia
Meskipun banyak yang indah, tapi kebanyakan orang luar ga kenal Indonesia, kenalnya Bali. Malah banyak yang ga tau kalau Bali itu merupakan wilayah Indonesia ;D
ini juga salah satu alasanya https://lifestyle.bisnis.com/read/20190313/254/898818/ini-sebab-minimnya-produksi-film-berskala-internasional-di-indonesia
kalaupun ada yang shooting palingan cuma beberapa menit jadi vibe indonya gak berasa
Rumitnya perizinan serta biaya yang tinggi menjadi sebab minimnya produksi film internasional dilakukan di Indonesia hingga saat ini. Padahal, Indonesia memiliki banyak potensi untuk menjadi lokasi syuting film-film bertaraf internasional. Komisi Film di negara lain memiliki wewenang memberi insentif terhadap produksi film yang berlangsung di sana. Insentif yang diberikan beragam, mulai dari pengurangan pajak, pemberian fasilitas transportasi atau akomodasi, hingga subsidi ongkos pembuatan film.
lagi-lagi pajak, kalau pajaknya gak dikurangi artinya berat di ongkos ;D
Kalau 1M sebulan maka kena TER-A yang 910.000.000 s.d. 1.400.000.000 = 33%
Jadi pajaknya 1M * 33% = 330jt
Lengkapnya ada di sini:
https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/
waduh kirain cuma 30 jt? 330 juta itu gak sedikit ;D ngeri juga ya di negeri ini pajaknya bukan main
itu kalau pajak pribadi berasa banget potongannya, apalagi yang perusahaan-perusahaan besar yang pendapatannya lebih banyak selain di potong biaya operasional juga di potong sama pajak gede :D makmur penjabatnya kalau gitu
-
Rumitnya perizinan serta biaya yang tinggi menjadi sebab minimnya produksi film internasional dilakukan di Indonesia hingga saat ini. Padahal, Indonesia memiliki banyak potensi untuk menjadi lokasi syuting film-film bertaraf internasional. Komisi Film di negara lain memiliki wewenang memberi insentif terhadap produksi film yang berlangsung di sana. Insentif yang diberikan beragam, mulai dari pengurangan pajak, pemberian fasilitas transportasi atau akomodasi, hingga subsidi ongkos pembuatan film.
lagi-lagi pajak, kalau pajaknya gak dikurangi artinya berat di ongkos ;D
Berarti udah bukan masalah pajak penghasilan kalau begitu kan, jadi ga ada hubungannya sama pajak individu juga. Tapi dari artikel itu ga secara eksplisit merujuk ke masalah pajak sih gan, lebih ke masalah sistem birokrasi yang kurang memadai sehingga makelar/preman bisa main nakal dengan malakin tim syutingnya sepemahaman ane. Ga tahu sekarang komisi yang bantu" kaya gitu udah ada atau belum. Mungkin emang belum prioritas aja dan lebih menitikberatkan ke pariwisata aja karena udah terbukti menghasilkan.
-
Rumitnya perizinan serta biaya yang tinggi menjadi sebab minimnya produksi film internasional dilakukan di Indonesia hingga saat ini. Padahal, Indonesia memiliki banyak potensi untuk menjadi lokasi syuting film-film bertaraf internasional. Komisi Film di negara lain memiliki wewenang memberi insentif terhadap produksi film yang berlangsung di sana. Insentif yang diberikan beragam, mulai dari pengurangan pajak, pemberian fasilitas transportasi atau akomodasi, hingga subsidi ongkos pembuatan film.
lagi-lagi pajak, kalau pajaknya gak dikurangi artinya berat di ongkos ;D
Berarti udah bukan masalah pajak penghasilan kalau begitu kan, jadi ga ada hubungannya sama pajak individu juga. Tapi dari artikel itu ga secara eksplisit merujuk ke masalah pajak sih gan, lebih ke masalah sistem birokrasi yang kurang memadai sehingga makelar/preman bisa main nakal dengan malakin tim syutingnya sepemahaman ane. Ga tahu sekarang komisi yang bantu" kaya gitu udah ada atau belum. Mungkin emang belum prioritas aja dan lebih menitikberatkan ke pariwisata aja karena udah terbukti menghasilkan.
IMO juga lebih ke masalah perizinan dan biaya produksi karena kan kalau mau shoot itu juga mikirin gimana pengamanan celebritis, hotel, makanan, properti, dsb.
waduh kirain cuma 30 jt? 330 juta itu gak sedikit ;D ngeri juga ya di negeri ini pajaknya bukan main
itu kalau pajak pribadi berasa banget potongannya, apalagi yang perusahaan-perusahaan besar yang pendapatannya lebih banyak selain di potong biaya operasional juga di potong sama pajak gede :D makmur penjabatnya kalau gitu
Besar sekali kalau udah masuk level tsb, namun kan duit tidak harus diterima pada saat itu, ada loh yang wede (penghasilannya) nya cuma dikit ya katakanlah 20jt per bulan udah cukup. Coba simak video ini: (skip aja di depan yg tentang tarif pajak karena udah ga update).
-
iya itu juga jadi menjadi faktor yang memberatkan produser film
apalagi kalau dia perorangan membangun usaha dari NOL tetapi hasilnya malah kebayakan di bayarkan ke pajak
kita tahu sendiri biaya produksi film itu mahal belum lagi untuk distribusinya untuk berbagai bioskop mancanegara maupun plafform streaming
kalau filmnya sukses oke lah bisa tercover biaya pajaknya , kalau gak pasti rugi?
mending syuting di luar negeri jadinya :D
-
Kalau 1M sebulan maka kena TER-A yang 910.000.000 s.d. 1.400.000.000 = 33%
Jadi pajaknya 1M * 33% = 330jt
Lengkapnya ada di sini:
https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/
waduh kirain cuma 30 jt? 330 juta itu gak sedikit ;D ngeri juga ya di negeri ini pajaknya bukan main
itu kalau pajak pribadi berasa banget potongannya, apalagi yang perusahaan-perusahaan besar yang pendapatannya lebih banyak selain di potong biaya operasional juga di potong sama pajak gede :D makmur penjabatnya kalau gitu
sebetulnya pajak di kita masih sangat baik dibandingkan dengan negara eropah [koreksi kalau salah] yang mungkin lebih tinggi
tetapi mengapa mereka masih mau melakukan taat bayar karena hasil dari pajak bisa tetap digunakan kembali bagi kepentingan masyarakat
kalau dikita justru di gembosin dari yang kecil sampai yang besar dengan cara megemplang pajak [diakali] oleh oknum untuk bayar lebih kecil dengan menyerahkan perhitungan pada konsultan mereka agar nilainya jadi kecil.
yang lebih sedihnya pajak yang ada masih di gembosin dan bukan digunakan untuk kepentingan masyarakat tetapi untuk diri pribadi dan golongan, istilahnya sudah ketimpa tangga tambah lagi ketimpa genteng.[semrawut]
-
kalau dasarnya pajak digunakan dengan benar ya gak maslah sih om
di eropa pajaknya tinggi tetapi sekolah dan pendidikan gratis kalau di Indo? boro-boro
malah nambah banyak hutang cuy, makanya itu kalau masih ada namanya sistem yang sudah mendarah daging kayak gitu susah om mau diubah, pemimpinnya saja cari untung pribadi dengan dalih pajak
mending kagak usah bayar
-
Misalnya 1M per tahun ya, jadi per bulan ya ~83,34jt katakanlah masuk PTKP TK/0 (Rp54 juta) dan PTKP TK/1 & K/0 (Rp58,5 juta) maka kena TER-A yang 80.000.000 s.d. 93.000.000 = 23%
Jadi pajaknya ~83,34jt * 23% = ~19,17jt
Kalau 1M sebulan maka kena TER-A yang 910.000.000 s.d. 1.400.000.000 = 33%
Jadi pajaknya 1M * 33% = 330jt
Lengkapnya ada di sini:
https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/
ngeri juga pajak diindonesia ya , selama ini saya hanya bayar pajak dipertukaran saja , jika pajak pengahasilan perhitungan nya begitu wajar lah banyak orang yang tidak taat pajak
pemerasan bisa dikatakan , ngeriii
-
benar banget ;D sedap-sedap gurih, masa pajaknya tinggi tapi gak sesuai apa yang didapatkan ke rakyatnya makanya jangan heran banyak orang-orangnya pada kabur ke luar negeri, berinvestasi disana. ada yang di bank swiss gitu nyimpan assetnya
-
benar banget ;D sedap-sedap gurih, masa pajaknya tinggi tapi gak sesuai apa yang didapatkan ke rakyatnya makanya jangan heran banyak orang-orangnya pada kabur ke luar negeri, berinvestasi disana. ada yang di bank swiss gitu nyimpan assetnya
sepertinya sudah salah dalam perekutan awal di masa pendidikan yang selalu menggunakan fasilitas, dimana akhirnya ditambah melihat senior mereka melakukan tindakan yang tidak terpuji dan mau tidak mau bagian kecil yang masih tujuan baik ikut serta terbawa arus.
memang seharusnya perekutan tidak dalam satu almamateer saja tetapi semua pendidikan tinggi bisa berkontribusi didalamnya.
yang paling parah adalah mensiasati pajak dicatut dan keuntungannya dikrim ke luar negeri, sudah jadi carut marut semuanya.
-
sebetulnya pajak di kita masih sangat baik dibandingkan dengan negara eropah [koreksi kalau salah] yang mungkin lebih tinggi
Baik tu maksudnya gimana? Lebih kecil? Ya relatif sih karena tarif pajak beda-beda tiap negara, plus bracket pajak-nya juga beda. Misalnya di Indo 24jt/bulan kena TER pajak 10% di luar sono mungkin ada yang ga sampai segitu karena kurs... Trus bedanya lagi kita belum include medical care (BPJS) yang musti bayar sendiri lagi. Trus social security (Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan) yang musti bayar lagi.
Jadi kalau bayar pajak di sini tidak ada benefit yang dirasakan, cuma berasa dipalak doang ;D
-
sepertinya sudah salah dalam perekutan awal di masa pendidikan yang selalu menggunakan fasilitas, dimana akhirnya ditambah melihat senior mereka melakukan tindakan yang tidak terpuji dan mau tidak mau bagian kecil yang masih tujuan baik ikut serta terbawa arus.
memang seharusnya perekutan tidak dalam satu almamateer saja tetapi semua pendidikan tinggi bisa berkontribusi didalamnya.
yang paling parah adalah mensiasati pajak dicatut dan keuntungannya dikrim ke luar negeri, sudah jadi carut marut semuanya.
maksudnya gimana om? almamater?
ya mau gimana lagi, kalau pajak sangat membebani ya mereka cari alternatif, akupun akan melakukan hal yang sama
contohnya aja om punya penghasilan 1 M pertahun terus om harus banyak 35% atau sekitar 350 juta?
apakah om akan iklas? tentu kagak kan? hasil jerih payah selama setahun potongan gede banget hampir setegahnya
walaupun hitung-hitungannya membingungkan, ya tetap aja cara untuk memanipulatif bahwa tetap terasa 35%
-
Ane malah sempat baca banyak komplain dari penduduk negara dengan pajak tinggi. Walau fasilitas ada banyak tapi mereka merasa terlalu mahal tarifnya, ada juga yang sampai bilang fasilitas ga bagus" amat alias sama aja kayak disinilah. Mungkin rumput tetangga emang kelihatan lebih hijau aja dimana", atau emang udah tabiat manusia ga pengen terlalu kontribusi ke publik kalau dampaknya ga langsung kelihatan. Ga bisa dipungkiri kalau kondisi lingkungan juga bisa berkontribusi sih. Kalau pemerintahnya banyak kasus korupsi ya komplain pasti bakal banyak.
-
kalau terkait pajak sih di jerman itu pajaknya tinggi aku sempat chat sama mahasiswa yang kuliah disana bahwa pajaknya lebih besar tetapi sebanding dengan apa yang di dapatkan masyarakat yaitu pendidikan gratis, jalan bagus, dll
kalau pajaknya gak di korupsi ya hasilnya juga kita yang terima
kalau di Indo bukan hal umum lah oknum banyak ditangkap karena korup karean SDA indo ini banyak dan menjanjikan untuk dapat keuntungan gak aneh kalau banyak penjabat tergiur
selama hukumnya masih kayak gitu-gitu aja yakin dah gak bisa memberi efek jera
-
sebetulnya pajak di kita masih sangat baik dibandingkan dengan negara eropah [koreksi kalau salah] yang mungkin lebih tinggi
Baik tu maksudnya gimana? Lebih kecil? Ya relatif sih karena tarif pajak beda-beda tiap negara, plus bracket pajak-nya juga beda. Misalnya di Indo 24jt/bulan kena TER pajak 10% di luar sono mungkin ada yang ga sampai segitu karena kurs... Trus bedanya lagi kita belum include medical care (BPJS) yang musti bayar sendiri lagi. Trus social security (Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan) yang musti bayar lagi.
Jadi kalau bayar pajak di sini tidak ada benefit yang dirasakan, cuma berasa dipalak doang ;D
sebetulnya mungkin memang lebih kecil biaya pajak dikita, kalau dibandingkan negara yang sudah maju, tetapi karena penggunaan pajak dikita yang tidak transparan dan justru lebih banyak yang disalah gunakan sehingga pembayar pajak agak kecewa.
tetapi aturan sudah dibuat dan bukan tidak mungkin nanti akan ada lagi peningkatan biaya pajaknya dan tambahan pajak lainnya, selalu terbuka untuk itu kalau melihat rasio utang kita yang semakin tinggi.
setuju gan, itu yang terjadi dan kita bisa melihat kenyataan ini dan akan terus dicari terus sisi untuk bisa dikenakan pajak, apakah tidak mungkin nanti TV juga akan dikenakan pajak ?
-
lah tv kan udah kena pajak om? jangankan tv, makanan yang kita makan aja sudah ada pajaknya ;D dimana-mana ada pajak om, namanya juga negeri kaya SDA, kalau gak ada pajak penjabat kagak bisa kaya ;D
-
setuju gan, itu yang terjadi dan kita bisa melihat kenyataan ini dan akan terus dicari terus sisi untuk bisa dikenakan pajak, apakah tidak mungkin nanti TV juga akan dikenakan pajak ?
lah tv kan udah kena pajak om? jangankan tv, makanan yang kita makan aja sudah ada pajaknya ;D dimana-mana ada pajak om, namanya juga negeri kaya SDA, kalau gak ada pajak penjabat kagak bisa kaya ;D
Jualan TV kena PPN, dan kalau bikinnya di luar negeri dan dimasukin ke Indo, kek misalnya monitor PC ya kena bea masuk dll. ;D
Mana lagi PPN naik nanti taun depan 1 Jan 2025 bakal jadi 12%
Wakanda baru boncos duitnya buat nggaji PNS, makanya sibuk naikin ini itu ;D
-
Jualan TV kena PPN, dan kalau bikinnya di luar negeri dan dimasukin ke Indo, kek misalnya monitor PC ya kena bea masuk dll. ;D
Mana lagi PPN naik nanti taun depan 1 Jan 2025 bakal jadi 12%
Wakanda baru boncos duitnya buat nggaji PNS, makanya sibuk naikin ini itu ;D
negara kaya akan sumber daya alam kok malah jadi terkorup tingkat dunia ya ;D
bukannya bea cukai itu sarangnya korupsi ya? dizaman pak harto kan bea cukai di kick
-
Jualan TV kena PPN, dan kalau bikinnya di luar negeri dan dimasukin ke Indo, kek misalnya monitor PC ya kena bea masuk dll. ;D
Mana lagi PPN naik nanti taun depan 1 Jan 2025 bakal jadi 12%
Wakanda baru boncos duitnya buat nggaji PNS, makanya sibuk naikin ini itu ;D
negara kaya anak sumber daya alam kok malah jadi terkorup tingkat dunia ya ;D
bukannya bea cukai itu sarangnya korupsi ya? dizaman pak harto kan bea cukai di kick
Kalau penjualan memang dipastikan semua pasti terkena PPN, tetapi dulu ketika masih zaman orba TV itu ada pajak bulanan
dan sesuai ukuran biaya dikenakan perbulannya, siapa tahu nanti akan dikembalikan kemasa itu lagi kalau sudah tidak ada pemasukan lagi
sedihnya memang adalah bahwa pajak tersebut tidak bisa tersalurkan balik dengan baik kepada masyarakat yang membutuhkan
betul, negara dengan sumber alam yang sangat besar seharusnya semua itu bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat yang membutuhkan
tetapi tidak terjadi dan herannya selalu bocor diambil orang yang tidak bertanggung jawab.
-
Jualan TV kena PPN, dan kalau bikinnya di luar negeri dan dimasukin ke Indo, kek misalnya monitor PC ya kena bea masuk dll. ;D
Mana lagi PPN naik nanti taun depan 1 Jan 2025 bakal jadi 12%
Wakanda baru boncos duitnya buat nggaji PNS, makanya sibuk naikin ini itu ;D
negara kaya anak sumber daya alam kok malah jadi terkorup tingkat dunia ya ;D
bukannya bea cukai itu sarangnya korupsi ya? dizaman pak harto kan bea cukai di kick
Kalau penjualan memang dipastikan semua pasti terkena PPN, tetapi dulu ketika masih zaman orba TV itu ada pajak bulanan
dan sesuai ukuran biaya dikenakan perbulannya, siapa tahu nanti akan dikembalikan kemasa itu lagi kalau sudah tidak ada pemasukan lagi
sedihnya memang adalah bahwa pajak tersebut tidak bisa tersalurkan balik dengan baik kepada masyarakat yang membutuhkan
betul, negara dengan sumber alam yang sangat besar seharusnya semua itu bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat yang membutuhkan
tetapi tidak terjadi dan herannya selalu bocor diambil orang yang tidak bertanggung jawab.
Jaman dulu itu namanya iuran jadi sama kek sekarang ikutan BPJS ada iuran-nya... Kalau setau ane pajak ama iuran itu beda karena pajak itu sifatnya memaksa sedangkan yang lain tidak. Kalau ga bayar iuran ya ga masalah paling tidak bisa menikmati layanan, kalo ga bayar pajak coba aja ;D
Salah kaprah ketika kita berbicara SDA karena negara yang kaya SDA pun banyak yang ancur, coba tengok Timur Tengah (terlepas dari konsfirasi Wahyudi dan Rheumason) dan Afrika. Yang paling penting adalah SDM sehingga banyak meme di internet yang nyindir SDM rendah. Kaya SDA kalau SDM rendah, maka nanti yang menikmati hanya penguasa saja.
-
aku sempat tanya ke dosen ku terkait pajak perfilmnya di indonesia
walaupun gak memberi penjelasan yang rinci cuma udah dapat gambaran
pajaknya lumayan tinggi, apalagi bawa kru dari luar negeri. jadi niat pengen explore indonesia tertunda ;D
pantas banyak orang yang lebih prepare syuting di eropa, dubai, dll
-
aku sempat tanya ke dosen ku terkait pajak perfilmnya di indonesia
walaupun gak memberi penjelasan yang rinci cuma udah dapat gambaran
pajaknya lumayan tinggi, apalagi bawa kru dari luar negeri. jadi niat pengen explore indonesia tertunda ;D
pantas banyak orang yang lebih prepare syuting di eropa, dubai, dll
sebelum memang akan melakukan sesuatu ada baiknya membaca aturan dengan baik atau lebih baik mencari yang lebih mengerti karena bisa saja ada kesalahan yang bisa terjadi, apalagi ini bisnis hiburan kita tau sekelas pengacara kondang yang kaya raya dan penyanyi dangdut saja sudah teriak dengan perilaku yang dikenakan kepada mereka dalam bisnisnya.
saya pikir pemerintah akan selalu berusaha untuk mencari celah dengan segala bentuk perkataan yang berbeda untuk bisa merauk dana segar dari masyarakat untuk pemasukan.
-
pajaknya gak ngotak om, begitulah Indonesia
demi bayar hutang pemerintah, rakyat diperas dengan bebagai form pajak yang saat ini ada
aku lebih prefer stay di negeri orang kalau gitu
-
pajaknya gak ngotak om, begitulah Indonesia
demi bayar hutang pemerintah, rakyat diperas dengan bebagai form pajak yang saat ini ada
aku lebih prefer stay di negeri orang kalau gitu
demi untuk menutupi kebocoran apbn yang jelas pemakainnya luar biasa sehingga harus mencari akal bagaimana agar bisa tidak defisit terjadi pada anggaran berikutnya, maka segala cara dilakukan untuk bisa setidaknya ada penambahan dana lagi. caranya tentu dengan segala macam apapun bentuknya istilah yang dibuat , yang penting adalah pemasukan untuk menutupi anggaran.
kalau memang yang terbaik ada dinegara luar untuk mencari kehidupan, maka lakukan saja selama bisa dilakukan, yang penting adalah pemasukan buat diri sendiri dan keluarga tercukupi.
-
iya itu masih rencanya
aku mau cari negara yang lebih ramah sama pajak serta gak banyak drama seperti yang terjadi diwakanda
aku sih gak masalah bayar pajak asal digunakan semestinya
tetapi kebanyakan larinya ke perut mereka sendiri
makanya agak muak sama sistem di Indonesia
-
Emang negara mana yang mau agan jadikan tempat tinggal berikutnya? Jangan lupa bandingin juga hal lain gan biar ga kejebak "rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri", taunya nanti malah sama aja bobroknya cuma dibidang lain. Bicara masalah korupsi ane rasa negara mana aja ga bisa lepas dari itu, kalaupun bisa lepas pasti ada sisi lain yang jelek juga. Agak disayangkan kalau kebanyakan lebih memilih pindah daripada berusaha membenahi sistem negara sih, mungkin insentif emang kurang kali ya jadi banyak yang nyari langsung jadi enaknya aja.
-
Orang pindah itu bukan gegara pajak sih terutama kalo dari Wakanda ke luar, tapi ya karena di luar itu lebih berkualitas aja dari kebanyakan aspek. Kemaren kan sempet ane liat rame di sosmed pamer pindah warga negara ke negara maju, banyak komen iri juga wkw... Kalau boleh milih sih tentu pilih tinggal di negara yang lebih baik, sayangnya masalah itu adalah undian dari yang maha kuasa. Tidak ada yang bisa pilih mau dilahirkan di negara mana, anaknya siapa, dst. Yang kepingin pindah banyak, negara maju yang mau nampung yang ogah ;D
Kalau terbuka peluang, apalagi masih muda / belum punya stake kek misalnya usaha, tanah dsb, ya gas aja demi masa depan yang lebih baik. Kalau ane sih keknya too late ya kalau untuk mencari masa depan lebih baik, ya ane pilih berusaha di sini dulu aja. Kalau ntar sukses, sangat mudah mau ganti bendera, atau malah nyaleg di sini? Banyak peluang kalau udah jadi sultan.
-
aku gak niat pindah negara ;D cuma pindah tempat tinggal saja
membenahi sistem di negeri sendiri tidak semudah membalikan telapak tangan
dari generasi ke generasi, mungkin faktor utamanya adalah rakus akan kekuasaan + sumber daya alam yang melimpah yang mudah dipermainkan , jadi kalau ada yang bisa merubah sistem itu wah banget dah. cuma itu mustahil
maldives kayaknya bagus untuk dijadikan tempat tinggal, daripada di negara arab yang rawan konflik
satu hal lagi, namanya kekuasaan pasti banyak yang ditutupi, jadi merubah sistem itu sulit
oknum banyak bermain, yang punya power yang berkuasa
apa daya kalau hanya sebutir debu
-
Orang pindah itu bukan gegara pajak sih terutama kalo dari Wakanda ke luar, tapi ya karena di luar itu lebih berkualitas aja dari kebanyakan aspek. Kemaren kan sempet ane liat rame di sosmed pamer pindah warga negara ke negara maju, banyak komen iri juga wkw... Kalau boleh milih sih tentu pilih tinggal di negara yang lebih baik, sayangnya masalah itu adalah undian dari yang maha kuasa. Tidak ada yang bisa pilih mau dilahirkan di negara mana, anaknya siapa, dst. Yang kepingin pindah banyak, negara maju yang mau nampung yang ogah ;D
Kalau terbuka peluang, apalagi masih muda / belum punya stake kek misalnya usaha, tanah dsb, ya gas aja demi masa depan yang lebih baik. Kalau ane sih keknya too late ya kalau untuk mencari masa depan lebih baik, ya ane pilih berusaha di sini dulu aja. Kalau ntar sukses, sangat mudah mau ganti bendera, atau malah nyaleg di sini? Banyak peluang kalau udah jadi sultan.
betul gan, tidak ada yang bisa memilih kita dilahirkan harus dimana dengan orang tua siapa, semua sudah ditakdirkan sesuai dengan apa yang telah kita terima. semua jelas menginginkan bisa mendapatkan bisa hidup dinegara yang memang dari segi kwalitas sangat baik, karena tidak akan dipusingkan dengan apa yang akan dicapai dimasa depannya karena bisa saja terpenuhi dengan baik.
tidak heran kalau ada kesempatan untuk bisa pindah mencari tempat yang lebih baik sangat diidamkan dan bisa saja dilakukan selama tidak melanggar aturan resmi yang sudah diatur.
tetapi memang semua kembali kepada individu, kalau memang masih bisa dilakukan tentu tidak salah tetapi kalau sudah merasa betah disini juga tinggal dijalani, apalagi sudah mempunyai masa depan yang baik disini dan tinggal meneruskan agar tetap awet.
-
ada beberapa WNI sudah dapat kartu hijau jadi mereka bebas visa untuk tinggal di negara bersangkutan
jadi sebenarnya mereka bisa saja pindah negara bukan karena faktor mau enak apa gak
tetapi lebih ke faktor keluarga
banyak WNI yang sudah nikah dengan WNA
-
pajak beacukai 10% jika bawa barang dari luar negeri lebih dari 500$
lumayan gede cuy padahal kita sudah bayar pajak dari negara yang bersangkutan eh dipalakin pajak lagi di negeri sendiri
-
Aku malah agak penasaran dengan hal ini, misalnya kita bisa withdraw setiap bulannya 10 juta (dulu pernah bikin NPWP tapi gak pernah aktif, gak pernah lapor pajak juga cz dulu masuknya ke NPWP{ Non-Efektif yg belum terkena wajib pajak), karena cuma buat persyaratan aja, dan parahnya lagi bikin NPWP online katanya kartunya bakal dikirim, tapi sudah 2 tahun lebih nggak dikirim), nah itu kira" kalau suatu saat kita tiba-tiba ada withdraw dengan nominal lebih dari 100jt dari exchange ke akun bank kita, itu kira" kena sanksi pajak nggak ya? Secara kan kita udah bayar pajak kalau setiap transaksi di exchange lokal?
-
tetap harus bayar om kalau gak salah 30% om dipotong pajaknya
makanya negeri kita kayak ;D sudah di talakin pajak dari transanksi crypto malah bayar pajak pribadi lagi
-
Aku malah agak penasaran dengan hal ini, misalnya kita bisa withdraw setiap bulannya 10 juta (dulu pernah bikin NPWP tapi gak pernah aktif, gak pernah lapor pajak juga cz dulu masuknya ke NPWP{ Non-Efektif yg belum terkena wajib pajak), karena cuma buat persyaratan aja, dan parahnya lagi bikin NPWP online katanya kartunya bakal dikirim, tapi sudah 2 tahun lebih nggak dikirim), nah itu kira" kalau suatu saat kita tiba-tiba ada withdraw dengan nominal lebih dari 100jt dari exchange ke akun bank kita, itu kira" kena sanksi pajak nggak ya? Secara kan kita udah bayar pajak kalau setiap transaksi di exchange lokal?
klau soal bikin NPWP pengalamanku ketika membuatkan anak secara online sangat mudah dan diantar kerumah melalui pos dan tidak susah buatnya, tetapi bisa saja setiap wilayah akan berbeda perlakuan karena yang membuatkan daerah masing2, apalagi sekarang sudah ada perubahan menggunakan NIP.
seharusnya kalau pajak ketika ketika kita menukarkan ke fiat selalu dikenakan pajak oleh exchange lokal, dan harusnya apa yang kita terima di Bank tentunya adalah hasil bersihnya, tetapi tidak tau kalau ada aturan baru harus melaporkan lagi dipastikan akan ada kena pajak.
tetapi kita tunggu sama yang lebih mengerti soal ini jadi agar tidak salah,
-
aku juga mau nonaktifkan NPWP udah kagak kerja juga masak di tagih pajak lol
aku juga terpaksa membuatnya karena orang perusahaan tersebut membuatnya padahal sudah mau resign eh disuruh buat
-
aku juga mau nonaktifkan NPWP udah kagak kerja juga masak di tagih pajak lol
aku juga terpaksa membuatnya karena orang perusahaan tersebut membuatnya padahal sudah mau resign eh disuruh buat
gak usah di non aktifkan gan, biarkan saja nanti juga orang pajak tau karena tidak ada laporan bisa diketegori bahwa memang wajib pajak sudah tidak aktif lagi bekerja dan kalau nanti bekerja khan bisa digunakan lagi.
mereka juga biasanya mengetahui dari setiap laporan dari perusahaan bahwa kalau ada wajib pajak yang sudah tidak aktif lagi dan mereka tidak perlu melaporkan lagi, karena perusahaan melaporkan secara rinci karyawannya yang masih harus melaporkan pajaknya.
-
kagak bekerja lagi aku om
jadi kagak penting punya npwp apalagi tujuanku di negara luar
di Indonesia cuma sekedar jalan-jalan ;D
pajaknya gak ketolongan kalau di Indo
-
kagak bekerja lagi aku om
jadi kagak penting punya npwp apalagi tujuanku di negara luar
di Indonesia cuma sekedar jalan-jalan ;D
pajaknya gak ketolongan kalau di Indo
He2 ..... kalau pajak sudah bukan hal yang aneh lagi, bukan indo namanya bisa berubah kalau tidak ada yang aneh soal pajak.
tetapi kita harus memaklumi belum ada perubahan yang mendasar dari aparatur negara kita untuk memperbaiki.kejanggalan seperti ini.
makanya banyak yang tidak betah dengan perilaku seperti ini tetapi mau diapakan lagi.
paling2 kerja sama curangin pajak biar dapat diskon walau akhirnya harus bayar upeti.
-
gak usah di non aktifkan gan, biarkan saja nanti juga orang pajak tau karena tidak ada laporan bisa diketegori bahwa memang wajib pajak sudah tidak aktif lagi bekerja dan kalau nanti bekerja khan bisa digunakan lagi.
Sesat ini wkw, ane dulu juga begitu 4 tahun ga bikin SPT gegara baru studi lanjutan. Alhasil dapat surat cinta dong disuruh bayar denda dan bikin SPT, waktu itu 100rb x 4 kalo ga salah. Kalau memang ga ada penghasilan solusinya tetap lapor SPT tapi dinihilkan.
Coba aja dinonaktifkan, tapi keknya janggal deh kalau laki-laki... Kalau bini ane dulu lancar, langsung bisa nonaktif karena "ikut suami". Dan lagi sekarang kan NIK = NPWP jadi ya semua orang punya NPWP meskipun statusnya non-aktif.
-
Menurut sayaa para pemungut pajak ituu hanya mengandalkan uang rakyat dari pajak tersebut coba di liat dari cara dia memotong persenan dari penghasilan utama jadi hasil yang di terima tidak smua nya di trimaa ada pun penghasilan itu di terimaaa potongan nyaa terlalu mencekik di karnakan potongan pajak yang kemungkinan bagi saya itu cukup besar contoh nya tdi dari 50 jt di kenakan potongan sampai 15% jadii uang di trimaa 42jt 500 saja jadii uang sekitan 7jt500 itu bagi sayaa sangat besarr
Mungkin hanya ituu
-
He2 ..... kalau pajak sudah bukan hal yang aneh lagi, bukan indo namanya bisa berubah kalau tidak ada yang aneh soal pajak.
tetapi kita harus memaklumi belum ada perubahan yang mendasar dari aparatur negara kita untuk memperbaiki.kejanggalan seperti ini.
makanya banyak yang tidak betah dengan perilaku seperti ini tetapi mau diapakan lagi.
paling2 kerja sama curangin pajak biar dapat diskon walau akhirnya harus bayar upeti.
tahun depan konon pajaknya jadi 12% om
siap-siapa saja harga semua naik. cuma kalau pajak naik gitu harusnya pemangku kepentingannya sadar diri donk
jangan malah jadi pelaku utama
-
gak usah di non aktifkan gan, biarkan saja nanti juga orang pajak tau karena tidak ada laporan bisa diketegori bahwa memang wajib pajak sudah tidak aktif lagi bekerja dan kalau nanti bekerja khan bisa digunakan lagi.
Sesat ini wkw, ane dulu juga begitu 4 tahun ga bikin SPT gegara baru studi lanjutan. Alhasil dapat surat cinta dong disuruh bayar denda dan bikin SPT, waktu itu 100rb x 4 kalo ga salah. Kalau memang ga ada penghasilan solusinya tetap lapor SPT tapi dinihilkan.
Coba aja dinonaktifkan, tapi keknya janggal deh kalau laki-laki... Kalau bini ane dulu lancar, langsung bisa nonaktif karena "ikut suami". Dan lagi sekarang kan NIK = NPWP jadi ya semua orang punya NPWP meskipun statusnya non-aktif.
kok sesat gan , khan konteksnya saya katakan udah gak kerja lagi apa lagi yang mau dilaporkan ? selain memang kita usaha yang sptnya kita dapatkan pribadi menurut saya sich, kalau yang dari perusahaan khan otomatis udah gak diaporkan sama perusahaan karena kita juga gak terima gaji.
ini mach juga menurut pengalaman saya ....., mungkin kita berbeda, yach maklumin aza dech mungkin saya salah
-
ada punya formnya kah buat nonatifkan npwp ?
yang ku download dari situsnya formatnya gak beraturan
-
kok sesat gan , khan konteksnya saya katakan udah gak kerja lagi apa lagi yang mau dilaporkan ?
(1) Tidak lapor, dengan (2) Lapor penghasilan nol itu beda gan, kalau sudah ada NPWP -> penghasilan nol -> tidak lapor SPT = kena denda per tahun
Kalau tetap "mangkir" dan agan apes bisa kena PIDANA https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240325115845-532-1078616/daftar-sanksi-tak-lapor-spt-denda-rp100-ribu-hingga-pidana
Agan baru boleh tidak lapor kalau sudah ke kantor pajak dan diperbolehkan tidak lapor lagi = menonaktifkan NPWP.
Kalau agan tidak dapat surat denda meskipun "mangkir", ya berarti termasuk kaum yang beruntung. Tidak semua melakukan apa yang agan lakukan dan aman. Yang ane ajarkan adalah yang UNIVERSAL dapat diterima semua orang. Mengikuti saran agan berisiko kena denda sampai PIDANA.
Jadi kalau NPWP agan masih aktif, tetap lapor penghasilan nol (nihil), mana tau nanti kerja lagi butuh NPWP aktif jadi tidak ribet reaktivasi dsb.
-
sama case yang saya hadapi padahal sudah bukan karyawan malah disuruh laporan
terpaksa saya minta ke perusahaan saya laporan SPT tahunan
kalau sesuai dengan pesyaratan nonaktif NPWP, sebenarnya saya sudah memenuhi syarat dimana sudah tidak berada di Indo lebih dari satu tahun
-
kok sesat gan , khan konteksnya saya katakan udah gak kerja lagi apa lagi yang mau dilaporkan ?
(1) Tidak lapor, dengan (2) Lapor penghasilan nol itu beda gan, kalau sudah ada NPWP -> penghasilan nol -> tidak lapor SPT = kena denda per tahun
Kalau tetap "mangkir" dan agan apes bisa kena PIDANA https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240325115845-532-1078616/daftar-sanksi-tak-lapor-spt-denda-rp100-ribu-hingga-pidana
Agan baru boleh tidak lapor kalau sudah ke kantor pajak dan diperbolehkan tidak lapor lagi = menonaktifkan NPWP.
Kalau agan tidak dapat surat denda meskipun "mangkir", ya berarti termasuk kaum yang beruntung. Tidak semua melakukan apa yang agan lakukan dan aman. Yang ane ajarkan adalah yang UNIVERSAL dapat diterima semua orang. Mengikuti saran agan berisiko kena denda sampai PIDANA.
Jadi kalau NPWP agan masih aktif, tetap lapor penghasilan nol (nihil), mana tau nanti kerja lagi butuh NPWP aktif jadi tidak ribet reaktivasi dsb.
Ok terima kasih infonya, berarti saya orang yang termasuk beruntung karena selama ini hanya buat laporan pajak sekali saja ketika pajak dilaporkan perusahaan dipindahkan ke personal[karyawan] aku inget saat itu kartu NPWP nya saja masih kertas dikasih plastik, setelah itu aku gak pernah bikin laporan setiap dapat laporan dari perusahaan, laporan itu aku sobek tak buang tempat sampah, karena aku pikir kerjaan konyol laporan sudah ada terus cuma dipindahkan ke form yang lain,padahal pajaknya sudah jelas ada dilaporan perusahaan.
tetapi sampai aku sudah jadi pengagguran lagi aku gak pernah dapet surat cinta dari petugas pajak. dan hampir semua petugas dilapangan ditempatku pada males bikin laporan dan tidak mengindahkan, makanya aku cerita karena aku mengalami sendiri, tetapi bukan juga jadi pembenaran bagi yang lain nanti malah apes.
-
kalau dari perusahaan aman om
kecuali om resign baru harus lapor SPT pribadi
kalau gak bisa kena denda om, jadi lebih aman mending di nonaktifkan
-
Ok terima kasih infonya, berarti saya orang yang termasuk beruntung karena selama ini hanya buat laporan pajak sekali saja ketika pajak dilaporkan perusahaan dipindahkan ke personal[karyawan] aku inget saat itu kartu NPWP nya saja masih kertas dikasih plastik, setelah itu aku gak pernah bikin laporan setiap dapat laporan dari perusahaan, laporan itu aku sobek tak buang tempat sampah, karena aku pikir kerjaan konyol laporan sudah ada terus cuma dipindahkan ke form yang lain,padahal pajaknya sudah jelas ada dilaporan perusahaan.
Biasanya perusahaan yang lapor. Dulu ane ketika status masih karyawan juga ga pernah lapor SPT karena udah diurusin HRD.
tetapi sampai aku sudah jadi pengagguran lagi aku gak pernah dapet surat cinta dari petugas pajak. dan hampir semua petugas dilapangan ditempatku pada males bikin laporan dan tidak mengindahkan, makanya aku cerita karena aku mengalami sendiri, tetapi bukan juga jadi pembenaran bagi yang lain nanti malah apes.
Nah ini ketika keluar dari perusahaan maka udah ga ada yang mengurus pelaporan SPT agan, kalau di kasus ane, ane kena denda bertubi-tubi padahal status pengangguran penghasilan nol (ya studi status tetep pengangguran ;D)... Jadi ya hoki kalau ga dapat surat cinta pajak.
-
kok sesat gan , khan konteksnya saya katakan udah gak kerja lagi apa lagi yang mau dilaporkan ?
(1) Tidak lapor, dengan (2) Lapor penghasilan nol itu beda gan, kalau sudah ada NPWP -> penghasilan nol -> tidak lapor SPT = kena denda per tahun
Kalau tetap "mangkir" dan agan apes bisa kena PIDANA https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240325115845-532-1078616/daftar-sanksi-tak-lapor-spt-denda-rp100-ribu-hingga-pidana
Agan baru boleh tidak lapor kalau sudah ke kantor pajak dan diperbolehkan tidak lapor lagi = menonaktifkan NPWP.
Kalau agan tidak dapat surat denda meskipun "mangkir", ya berarti termasuk kaum yang beruntung. Tidak semua melakukan apa yang agan lakukan dan aman. Yang ane ajarkan adalah yang UNIVERSAL dapat diterima semua orang. Mengikuti saran agan berisiko kena denda sampai PIDANA.
Jadi kalau NPWP agan masih aktif, tetap lapor penghasilan nol (nihil), mana tau nanti kerja lagi butuh NPWP aktif jadi tidak ribet reaktivasi dsb.
Misal kasusnya seperti ini, sejak awal punya NPWP itu statusnya NPWP NE (Non-Efektif), karena hanya digunakan sebagai salah satu persyaratan saja. Sehingga sejak awal tidak pernah melakukan laporan SPT. Lalu, kalau ternyata semakin ke sini, penghasilan naik dan pemasukan di rekening itu bisa dibilang sudah mencukupi untuk menjadi wajib pajak efektif, apakah ini juga nantinya bisa kena denda jika suatu saat mengurus NPWPnya lagi?
Ane masih agak bingung, untuk penghitungan kena wajib pajak itu segala pemasukan yang masuk dalam rekening bank, atau pemasukan dari gaji rutin saja ya gan?
-
kalau udah pindah negara mungkin gak bayar pajak lagi ya?
apalagi bisnisnya sudah di negara lain
-
Misal kasusnya seperti ini, sejak awal punya NPWP itu statusnya NPWP NE (Non-Efektif), karena hanya digunakan sebagai salah satu persyaratan saja. Sehingga sejak awal tidak pernah melakukan laporan SPT. Lalu, kalau ternyata semakin ke sini, penghasilan naik dan pemasukan di rekening itu bisa dibilang sudah mencukupi untuk menjadi wajib pajak efektif, apakah ini juga nantinya bisa kena denda jika suatu saat mengurus NPWPnya lagi?
Kalau tidak ada tunggakan sebelum jadi NE tentunya ketika reaktivasi tidak bayar apa-apa lagi gan.
Nah kalau sebelum jadi NE ternyata diWord blocked to prevent spamkan pernah ada denda tapi ga bayar, ga ngerti ane apa akan ditagih kembali.
Ane masih agak bingung, untuk penghitungan kena wajib pajak itu segala pemasukan yang masuk dalam rekening bank, atau pemasukan dari gaji rutin saja ya gan?
Semua jenis penghasilan itu dikenai pajak gan, yang ga kena salah satunya adalah hibah, misal dikasih duit ortu/anak (harus segaris). Kalau dikasih duit mertua termasuk kena pajak AFAIK.
Jadi kalau terkait kerjaan agan sendiri ya semua kena pajak: penghasilan trading, ngojek, gaji karyawan, campaign dsb.
-
kalau udah pindah negara mungkin gak bayar pajak lagi ya?
apalagi bisnisnya sudah di negara lain
bisa jadi gan, tetapi mungkin gak bayar pajak dinegara kitanya, apakah justru nanti harus bayar pajak di negara lain
memang lebih baik mencari tahu semuanya dengan sebaik mungkin dari petugas pajak atau mungkin ada rekan kita yang mempunyai pengalaman tersendiri.
takutnya ada aturan yang mungkin kita gak ketahui, sehingga tidak nanti jadi disalahkan, masalahnya dinegara kita banyak aturan yang tidak tertulis !!!
-
gak papa bayar pajak di negara lain yang nominalnya masih dibilang tidak terlalu mahal
ada beberapa negara yang membebaskan pajak individu, itu menjadi keuntungan tersendiri
-
gak papa bayar pajak di negara lain yang nominalnya masih dibilang tidak terlalu mahal
ada beberapa negara yang membebaskan pajak individu, itu menjadi keuntungan tersendiri
memang agak sensitif sekali kalau kita membicarakan pajak dinegara tercinta ini, karena pajak diambil dan peruntukannya gak jelas karena masih banyak kesulitan kasat mata yang tidak pernah dengan serius untuk dibenahi, setidaknya ada perubahan untuk fasilitas umum lebih mudah dan material apapun bisa terjangkau.
saya pikir apa yang agan katakan adalah rasa apatis yang dilakukan pemerintah selama ini untuk pembenahan pajak yang tidak jelas, dan sayapun seperti itu kesal untuk bayar pajak.
-
negara tercinta? ;D wah harus bisa jadi pelopor perubahan om karena sudah jadi negara tercinta om
apatis karena beralasan om, hukum aja bisa dibeli apalagi pajak bisa dimainin suka-suka mereka ya kan ;D
-
negara tercinta? ;D wah harus bisa jadi pelopor perubahan om karena sudah jadi negara tercinta om
apatis karena beralasan om, hukum aja bisa dibeli apalagi pajak bisa dimainin suka-suka mereka ya kan ;D
biar begitu ini masih negara tercinta kita walau terdapat kekurangan disana sini bahkan pembenahannya memang butuh kerja keras agar bisa sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari UU kita, tentu untuk bisa mewujudkan keadilan sosail bagi seluruh rakyat Indoneisa bisa terwujud dengan baik.
serba salahnya semua aturan harus ditentukan oleh DPR tetapi ternyata belum maksimal bisa diwujudkan dengan baik sehingga tidak sesuai tepat sasaran.
kita percaya masih banyak anak muda penerus yang akan bisa memperbaikinya pada suatu saat ?
kalau hasil bumi [kekayaaan alam semesta] bisa digunakan dengan baik dan terukur seharusnya pajak sudah tidak perlu dikejar kepada masyarakat !!!
-
nah itu dia, pajak selalu dikerjar sama masyarakat golongan bawah
padahal yang punya usaha besar-besaran kan sudah menyumbang pajak ke negara
SDA sudah dikeruk masih aja kurang?
malah korupsi merajalela
-
kalau dari perusahaan aman om
kecuali om resign baru harus lapor SPT pribadi
kalau gak bisa kena denda om, jadi lebih aman mending di nonaktifkan
emang ada ya om SPT pribadi ,
seumur hidup saya belum pernah berurusan langsung dengan pajak sih npwp aja gak punya aku
-
emang ada ya om SPT pribadi ,
seumur hidup saya belum pernah berurusan langsung dengan pajak sih npwp aja gak punya aku
dari perusahaan sih
disuruh buat NPWP padahal dah mau resign
ujung-ujungnya harus laporan SPT tahunan lagi kan ribet
makanya pengen nonaktifkan aja
-
nah itu dia, pajak selalu dikerjar sama masyarakat golongan bawah
padahal yang punya usaha besar-besaran kan sudah menyumbang pajak ke negara
SDA sudah dikeruk masih aja kurang?
malah korupsi merajalela
aku juga baru tau kalau pemasukan terbanyak untuk APBN itu dari pajak, khan aneh juga bahwa kita berlimpah sumber alam yang bisa dihasilkan seharunya bisa digunakan bagi kebutuhan APBN kita, tetapi gak tau nilaiya gak seberapa dibandingkan dengan Pajak itu sendiri, bingung juga yach ..... udah dikeruk begitu dalam tetapi gak bisa memberikan kontribusi utama, gak tau dech salahnya dimana ? kalau lihat kenyataan begini jadi sedih juga yach
-
kok baru tahu om? ;D makanya kalau gak ada pajak pemerintah kagak bisa makan
apalagi para tikus berdasi ya kan
pajak kalau dikelolah dengan baik pasti negara kita sudah jadi negara maju
-
kok baru tahu om? ;D makanya kalau gak ada pajak pemerintah kagak bisa makan
apalagi para tikus berdasi ya kan
pajak kalau dikekolah dengan baik pasti negara kita sudah jadi negara maju
luar biasa sekali indonesia, sumber terbesar pemasukan adalah dari pajak, bagaimana kalau gak sering disunatin sama yang makelar , tentunya pajak yang didapatkan akan bisa lebih besar lagi ...... hebat loh kayak di luar negeri aja yang memang gak punya sumber alam dan hanya mengandalkan pajak saja, tetapi khan dikita sumber alamnya berlimpah ? mengapa gak bisa memberikan kontribusi setidaknya 50% nya ? salah arah dan salah asuh ......
benar gan .... kalau pajak tertata rapi bukan mustahil kita sudah jadi negara yang maju dan tidak ada kesulitan untuk pinjam2 segala.
-
begitulah negeri wakanda
apalagi sejak market crypto lokal di pajakin sama pemerintah
tambah banyak dah pemasukan negara
-
kok baru tahu om? ;D makanya kalau gak ada pajak pemerintah kagak bisa makan
apalagi para tikus berdasi ya kan
pajak kalau dikelolah dengan baik pasti negara kita sudah jadi negara maju
harus nya , hanya saja dinikmati oleh para petinggi yang haus akan kemewahan tampa harus mengurangi gaji mereka ,
gak bakal ada jalan yang bolong , sungai kumuh , yang pasti setiap daerah bisa menikmati fasilitas dari pajak daerah masing masing
-
kok baru tahu om? ;D makanya kalau gak ada pajak pemerintah kagak bisa makan
apalagi para tikus berdasi ya kan
pajak kalau dikelolah dengan baik pasti negara kita sudah jadi negara maju
harus nya , hanya saja dinikmati oleh para petinggi yang haus akan kemewahan tampa harus mengurangi gaji mereka ,
gak bakal ada jalan yang bolong , sungai kumuh , yang pasti setiap daerah bisa menikmati fasilitas dari pajak daerah masing masing
sebagai pejabat publik seharusnya jadi contoh bahwa bukan untuk mencari kekayaan tetapi lebih pada pengabdian kepada nusa dan bangsa, tetapi itu hanya slogan saja yang bisa diucapkan tetapi pembuktiannya tidak pernah terjadi, mengeruk terus selama masih bisa melakukan dan tidak ada rasa malu lagi dengan sumpah dan janji jabatan ketika dilantik.
kalau berjalan dengan baik, mungkin kita tidak mengalami adanya kesusahan yang terjadi selama ini secara kasat mata dan banyak masalah susah untuk diucapkan lagi sudah terlalu banyak.
-
harus nya , hanya saja dinikmati oleh para petinggi yang haus akan kemewahan tampa harus mengurangi gaji mereka ,
gak bakal ada jalan yang bolong , sungai kumuh , yang pasti setiap daerah bisa menikmati fasilitas dari pajak daerah masing masing
dengar-dengan menteri mau ditambah jadi 44
siap-siap aja pajak membeludak untuk mengaji para penjabat ;D
mereka hidup mewah rakyatnya yang sengsara karena pajak
-
dengar-dengan menteri mau ditambah jadi 44
siap-siap aja pajak membeludak untuk mengaji para penjabat ;D
mereka hidup mewah rakyatnya yang sengsara karena pajak
Sepertinya ini buka hanya sekedar rumor belaka namun hampir dipastikan untuk perioder presiden dibawah Prabowo Subianto akan memiliki jabatan 44 menteri, ini pertama kalinya negara kita memiliki jumlah menteri yang paling banyak dan tentunya bakal membuat alokasi anggaran semakin membengak.
Tidak bisa dibayangkan, setiap menteri pasti ada wakilnya dan beberapa staf khusus yang memiliki gaji dan tunjangan sampai 30 jtaan lebih ditambah lagi dana pensiun yang bakal didapat suatu saat nanti. Kita sebagai rakyat harus siap jika pajak dinaikkan, pemotongan gaji hingga dana pensiun tidak bisa dicarikan sebelum 10 tahun.
-
udahlah namanya juga negeri wakanda ;D
terlalu banyak penjabat padahal kerjanya juga kagak jelas
terlebih lagi udah gaji tinggi menghindari pajak pula
" alangkah lucunya negeri ini "
-
dengar-dengan menteri mau ditambah jadi 44
siap-siap aja pajak membeludak untuk mengaji para penjabat ;D
mereka hidup mewah rakyatnya yang sengsara karena pajak
Sepertinya ini buka hanya sekedar rumor belaka namun hampir dipastikan untuk perioder presiden dibawah Prabowo Subianto akan memiliki jabatan 44 menteri, ini pertama kalinya negara kita memiliki jumlah menteri yang paling banyak dan tentunya bakal membuat alokasi anggaran semakin membengak.
Tidak bisa dibayangkan, setiap menteri pasti ada wakilnya dan beberapa staf khusus yang memiliki gaji dan tunjangan sampai 30 jtaan lebih ditambah lagi dana pensiun yang bakal didapat suatu saat nanti. Kita sebagai rakyat harus siap jika pajak dinaikkan, pemotongan gaji hingga dana pensiun tidak bisa dicarikan sebelum 10 tahun.
bisa jadi apa yang agan katakan akan terwujud dan bukan mustahil akan bisa lebih banyak lagi karena mengakomodir seluruh partai yang mendukungnya, biasanya pembagian antara Ahli dan Partai akan jadi polemik juga. itu menteri belum wakilnya dan Staff President dan Wakil, akan membuat alokasi anggaran semakin membengkak dan harus diingat bahwa penghasilan terbanyak untuk menyokong APBN adalah dari sektor pajak, maka kalau tidak terpenuhi dapat dipastikan akan ada perpres yang akan mencari masukan apa lagi untuk bisa dilakukan untuk menambah pajak.
bersiap untuk mengencangkan ikat pinggang kita agar bisa hidup normal saja sudah cukup bagus.
-
udahlah namanya juga negeri wakanda ;D
terlalu banyak penjabat padahal kerjanya juga kagak jelas
terlebih lagi udah gaji tinggi menghindari pajak pula
" alangkah lucunya negeri ini "
nasibnya negeri kita ini gan, mau dikata apa sebagai rakyat kecil hanya bisa ngedumel karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi.
kesalahan utama adalah memilih pejabat yang setidaknya mengerti dan ahli dibidangnya untuk menjabat bukan mengakomodir partai yang mendukungnya, kalau memang bagus sich gak apa2 juga dan tidak dilarang, masalahnya penempatannya hanya gak sesuai aza. jadi terkesan tidak bisa mengatur sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya.
kalau gaji sich mungkin gak seberapa gan [pasti dipotong pajak otomatis]...... tetapi kita tahulah pengaruh ada dijabatannya yang mahal.....[ini yang gak jelas].
-
bukan masalah penjabatnya om
saya pikir siapapun penjabatnya kalau sistemnya masih sama
maka akan tetap sama saja, perlunya reformasi dari uud agar memberi efek jera
saat ini kan yang korup Triliunan dari pajak? apa hukumannya?
jadi berbenah dari dasar kasih efek jera
karena orang Indo kalau udah kena kasus kagak ada malunya
-
bukan masalah penjabatnya om
saya pikir siapapun penjabatnya kalau sistemnya masih sama
maka akan tetap sama saja, perlunya reformasi dari uud agar memberi efek jera
saat ini kan yang korup Triliunan dari pajak? apa hukumannya?
jadi berbenah dari dasar kasih efek jera
karena orang Indo kalau udah kena kasus kagak ada malunya
sebagus apapun UU yang telah dibuat tetapi tidak diperlakukan dengan benar oleh mereka yang memegang kekuasaan, tidak ada artinya juga
harusnya selaras dan sejalan, UU dan yang melaksanakan harus komitment untuk menggunakan dengan benar, tetapi apakah bisa ?
itu pertanyaan yang selama ini terjadi selalu disalah gunakan.
walau ancamannya setinggi apapun atau memiskinkan, kalau tidak ditetapkan akhirnya sama juga cuma jalan ditempat
-
sebagus apapun UU yang telah dibuat tetapi tidak diperlakukan dengan benar oleh mereka yang memegang kekuasaan, tidak ada artinya juga
harusnya selaras dan sejalan, UU dan yang melaksanakan harus komitment untuk menggunakan dengan benar, tetapi apakah bisa ?
itu pertanyaan yang selama ini terjadi selalu disalah gunakan.
walau ancamannya setinggi apapun atau memiskinkan, kalau tidak ditetapkan akhirnya sama juga cuma jalan ditempat
Saya rasa saat ini sudah berbeda, jangankan menjalankan sesuai dengan UU saat ini banyak sekali anggota legislatif tidak begitu kreatif dalam menyusun UU yang menguntungkan rakyat dan hanya gercep untuk UU yang menguntungkan mereka saja. Sudah lihat berita hari ini belum?
DPR hanya butuh satu hari menyusun UU baru untuk pemerintahan dibawah Prabo Gibran bisa memiliki ambang batas lebih dari 44 kursi menteri, padahal kalau berbicara UU mensejahterakan rakyat pasti prosesnya lama dan tidak kelar2 seperti UU perampasan assets bagi pelaku koruptor.
-
sebagus apapun UU yang telah dibuat tetapi tidak diperlakukan dengan benar oleh mereka yang memegang kekuasaan, tidak ada artinya juga
harusnya selaras dan sejalan, UU dan yang melaksanakan harus komitment untuk menggunakan dengan benar, tetapi apakah bisa ?
itu pertanyaan yang selama ini terjadi selalu disalah gunakan.
walau ancamannya setinggi apapun atau memiskinkan, kalau tidak ditetapkan akhirnya sama juga cuma jalan ditempat
kalau sekarang gak ada yang bagus UU nya om, pemerintah terlalu cepat dalam membuat uu tanpa melakukan kompromi yang panjang dengan masyarakat
contoh case proyek IKN
akhirnya malah membebani warga dengan pajak tinggi
-
sebagus apapun UU yang telah dibuat tetapi tidak diperlakukan dengan benar oleh mereka yang memegang kekuasaan, tidak ada artinya juga
harusnya selaras dan sejalan, UU dan yang melaksanakan harus komitment untuk menggunakan dengan benar, tetapi apakah bisa ?
itu pertanyaan yang selama ini terjadi selalu disalah gunakan.
walau ancamannya setinggi apapun atau memiskinkan, kalau tidak ditetapkan akhirnya sama juga cuma jalan ditempat
Saya rasa saat ini sudah berbeda, jangankan menjalankan sesuai dengan UU saat ini banyak sekali anggota legislatif tidak begitu kreatif dalam menyusun UU yang menguntungkan rakyat dan hanya gercep untuk UU yang menguntungkan mereka saja. Sudah lihat berita hari ini belum?
DPR hanya butuh satu hari menyusun UU baru untuk pemerintahan dibawah Prabo Gibran bisa memiliki ambang batas lebih dari 44 kursi menteri, padahal kalau berbicara UU mensejahterakan rakyat pasti prosesnya lama dan tidak kelar2 seperti UU perampasan assets bagi pelaku koruptor.
sepertinya memang itulah potret dinegara kita yang tercinta ini, terkadang kalau untuk kepentingannya maka dalam sesaat mampu melakukan perubahan dan pembentukan UU baru, tetapi kalau bukan untuk kepentingan dirinya maka jangan berharap itu bisa terlaksana dengan baik dan akan bisa selesai.
anda benar, UU perampasan assets untuk koruptor seharusnya dengan partai yang gemuk bisa dilakukan dengan segera tetapi ini tidak dilakukan sama sekali padahal urgensi UU tersebut sangat baik dan bisa mengurangi bocornya anggaran negara.
tetapi mau dikata apa ? kita hanya bisa melihat kenyataan ini terus terjadi ........
-
harusnya itu yang diperjuangkan dan masyarakat turun ke jalan demo
biar segerah disahkan, hal ini juga bermanfaat untuk bayar hutang negara
kalau kekayaan koruptor di kuras
jangan hanya panjak jadi sumber utama negara
-
harusnya itu yang diperjuangkan dan masyarakat turun ke jalan demo
biar segerah disahkan, hal ini juga bermanfaat untuk bayar hutang negara
kalau kekayaan koruptor di kuras
jangan hanya panjak jadi sumber utama negara
promotor untuk demo selama ini adalah mahasiswa, sepertinya susah untuk bisa menggerakan mereka kalau tidak ada isyu yang sangat viral sekali
karena isyu perampasan aset sudah dari kapan digulirkan tetapi tidak ada pergerakan dari mahasiswa untuk hal itu mendesak anggota dewan untuk segera mensyahkan dengan cepat padahal kalau untuk keuntungan mereka maka sesaat bisa dilakukan.
memang korupsi sudah mengakar dan perlu benar UU yang mengatur agar ada efek jera dan pendapatan untuk APBN tidak terkuras selalu untuk kepentingan sekelompok bukan kepentingan masyarakat pada umumnya.
-
isu kenaikan pajak juga diviralkan biar pada di kurangi
gak masalah kalau para koruptor yang bayar pajak, cuma kan kasian rakyat kecil dibebani pajak
-
isu kenaikan pajak juga diviralkan biar pada di kurangi
gak masalah kalau para koruptor yang bayar pajak, cuma kan kasian rakyat kecil dibebani pajak
walau diviralkan sepertinya akan sulit dilakukan oleh pemerintah dan sepertinya akan terus dilaksanakan karena pemasukan yang terbanyak adalah dari pajak dan kita ketahui bahwa apbn sudah devisit dan bisa tidak berjalan roda pemerintahan kalau tidak ada pemasukan untuk menutupi devisit tersebut.
seharusnya memang digolkan saja UU perampasan aset bagi koruptor dipastikan akan berdampak baik bagi perekonomian kita dan pemasukan juga akan banyak dari pelanggaran dan yang melakukan juga akan berkurang. tetapi apakah mau ?
-
kan penjabatnya pada kaya-kaya om. kenapa gak mereka aja iuran untuk menutupi biaya tersebut
banyak case mereka itu gak efesiensi dalam penggunaan dana negara
kayak yang dapat banyak banget pesangon dibandingkan gaji tersebut ditambah setiap rapat dapat duit lagi
ini yang membuat membengkak
-
kan penjabatnya pada kaya-kaya om. kenapa gak mereka aja iuran untuk menutupi biaya tersebut
banyak case mereka itu gak efesiensi dalam penggunaan dana negara
kayak yang dapat banyak banget pesangon dibandingkan gaji tersebut ditambah setiap rapat dapat duit lagi
ini yang membuat membengkak
susahnya mengharapkan dari pejabat, yang ada mereka justru memanipulasi dengan tidak menginformasikan harta yang ada agar terhindar dari pajak
lebih elok pada pengusaha yang masih dengan tulus mau memberikan distribusi pajak dengan benar dibandingkan dengan pejabat menurut pendapat saya.
wong punya salah aja pejabat masih dibantu pemerintah dengan pensiun khan aneh, banyak pengeluaran dana pemerintah untuk membiyai pensiun pejabat yang sebetulnya tidak efektif karena kerja baru 5 tahun bahkan ada yang kurang tetapi dapat pensiun.
-
pengusaha lagi, pengusaha lagi. kasian om mereka dipalakin melulu
apalagi yang merintis dari bawah, mencari keadilan emang gak mudah
tetapi itulah negara kita
ku rasa selama pajak masih jadi sumber pendapatan utama
maka akan banyak sektor yang akan dikenakan pajak
-
pengusaha lagi, pengusaha lagi. kasian om mereka dipalakin melulu
apalagi yang merintis dari bawah, mencari keadilan emang gak mudah
tetapi itulah negara kita
ku rasa selama pajak masih jadi sumber pendapatan utama
maka akan banyak sektor yang akan dikenakan pajak
problematik utama kita adalah karena sektor pajak adalah menjadi tonggak utama untuk meraup dana untuk apbn kita, sehingga akan segala cara dilakukan untuk mencapai target tersebut dan pengusaha jelas yang pertama akan menjadi incaran untuk bisa memenuhi kebutuhan itu
selain memang dirubah dan dibenahi dengan benar sumber alam kita yang melimpah dan dijadikan sumber utama pemasukan, mau tidak penguasa merubah kebiasaan yang sudah salah kaprah tersebut untuk bisa dibenahi ?
-
kagak mau om
kan sumber cuan mereka
kalau gak ya mereka kagak makan ;D
bernafas aja sudah dipajakin apalagi makan ya kam ;D
-
kagak mau om
kan sumber cuan mereka
kalau gak ya mereka kagak makan ;D
bernafas aja sudah dipajakin apalagi makan ya kam ;D
aku pikir sich benar juga gan, kalau memang untuk tujuan kemamkmuran mereka jelas tidak akan ingin ada perubahan dan ini akan terus berganti periode akan selalu seperti ini, apakah kita mau terus tidak ingin maju ? kalau jawabanku sich mau tetapi buat mereka justru kalau bisa dipersulit mengapa harus dipermudah.
susahlah negeri tercinta ini untuk bisa meningkat .......
-
lol :D kagak ada yang perlu dibangakan
selama pemerintahnya mental korup yang begitu aja
jadi target generasi emas 45 jadi generasi cemas lol
-
lol :D kagak ada yang perlu dibangakan
selama pemerintahnya mental korup yang begitu aja
jadi target generasi emas 45 jadi generasi cemas lol
tetap kita percaya masih ada sisi yang sangat baik dan bisa dibanggakan untuk bangsa tercinta kita ini walau mungkin semakin susah saja untuk bisa diWord blocked to prevent spamkan, tetapi sepertinya olah raga masih termasuk yang bisa dan murni tidak terusik, karena masih banyak pencinta olah raga yang pasti akan terus memberikan supportnya. untuk soal hukum dan korupsi sepertinya kita semakin tertinggal dan tidak bisa terus untuk maju selangkah apalagi seperti kata agan untuk menuju generasi emas , sangat susah dan perlu kerja keras.
-
kalau urusan pajak aku baru lihat di negara tetangga (malaysia)
seorang traveler Indonesia membagikan moment bahwa disana itu TOL gratis, parkir gratis dimana-mana
kalau emang pajak kita dikelolah dengan baik, pasti bisa seperti itu
apa yang digunakan di fasilitas umum bisa free, cuma beda case disini dimakan sama tikus berdasi
-
kalau urusan pajak aku baru lihat di negara tetangga (malaysia)
seorang traveler Indonesia membagikan moment bahwa disana itu TOL gratis, parkir gratis dimana-mana
kalau emang pajak kita dikelolah dengan baik, pasti bisa seperti itu
apa yang digunakan di fasilitas umum bisa free, cuma beda case disini dimakan sama tikus berdasi
yup .... setuju gan, ini realitas yang tidak perlu kita tutupin bahwa saat ini kita harus malu dan mau berkaca pada negara tetangga kita soal PAJAK,
saya pikir bukan hanya soal TOL, PARKIR tetapi banyak aspek bahwa PAJAK diperlakukan dengan benar dan sesuai keberadaanya.
seperti pernah saya lihat pada Youtube seorang penjual Kendaraan bekas yang mencoba bagaimana soal kendaraan bekas disana, disana penjualan kendaran bekas, tidak ada pajak ketika sedang dijual tetapi kalau sudah ada yang beli baru ditetapkan PAJAKnya, tentu sangat membantu bagi Owner penjual kendaraan bekas mau berapa lama dishowroomnya tidak terkena pajak, sehingga harga bisa murah.
-
masa lah sama tentangga ;D
serumpun tetapi tak sama, emang miris sih. kalau pajak digunakan dengan baik sudah jadi negara maju ini
cuma sistemnya aja yang amburadul terlebih banyak tikus berdasi
-
masa lah sama tentangga ;D
serumpun tetapi tak sama, emang miris sih. kalau pajak digunakan dengan baik sudah jadi negara maju ini
cuma sistemnya aja yang amburadul terlebih banyak tikus berdasi
tentunya seharusnya sebagai serumpun dan tetangga kita harus malu karena SDA "Sumber Daya Alam" kita sangat melipah tetapi apa yang kita dapatkan dari SDA tidak memenuhi terget untuk bisa menjadi prmadona sebagai pemasukan yang utama tetapi justru selalu mengharapakan dari sektor pajak, yang mana akhirnya bebannya kembali kepada masyarakat yang harus menanggungnya. karena semua aktifitas tidak terlepas dari sektor pajak yang sangat tinggi.
melihat kemarin yang dipanggil untuk calon menteri tidak terlihat perubahan tetapi justru melanjutkan yang mana sudah sulit kena paak maka akan tambah lagi.
-
SDA gak usah ditanya om mamarika sama china yang mengeruknya
keuntungan didapat dari bos-bos mereka, makanya heran kenapa saham mereka lagi besar dari pemerintah indo
pajaknya harusnya di gedein juga lah ;D
-
SDA gak usah ditanya om mamarika sama china yang mengeruknya
keuntungan didapat dari bos-bos mereka, makanya heran kenapa saham mereka lagi besar dari pemerintah indo
pajaknya harusnya di gedein juga lah ;D
sebetulnya kalau bisnis kita gak bisa menyalahkan negaranya tetapi seharusnya kita intropeksi diri mengapa mereka yang bisa mendapatkan dari segi apa dan apakah kontribusinya menguntungkan bagi negara ? kalau tidak menguntungkan seharusnya dicarikan negara lain, tetapi yang ada karena aparatur kita ikut nimbrung bermain sehingga pendapatan yang seharusnya lebih besar menjadi kecil karena mereka juga harus mengurus upetinya untuk aparatur tersebut. inilah yang harus di berantas agar memang SDA utuh bisa diterima untuk bagi kepentingan negara.
-
cara aman mending berbisnis di negara lain om
kayak apple itu pajaknya gk seberapa karena mereka membuka cabang di negara yang ramah sama pajak
dan itu tidak menyalahi aturan, sah-sah saja
-
cara aman mending berbisnis di negara lain om
kayak apple itu pajaknya gk seberapa karena mereka membuka cabang di negara yang ramah sama pajak
dan itu tidak menyalahi aturan, sah-sah saja
yach makanya banyak yang berusaha dingara lain karena merasa apa yang ada dinegara kita hanya sebagai sapi perah dan tidak ada kontribusi bagi masyarakat karena kalau kita lihat masyarakat masih banyak yang kesusahan dan pengangguran juga bertambah, karena alokasi pajak hanya untuk kepentingan aparatur negara saja tidak sampai kelapis bawah yang masih banyak membutuhkan.
sedih .... kapan negara kita bisa makmur seperti negara tetangga yang lain ?
-
yach makanya banyak yang berusaha dingara lain karena merasa apa yang ada dinegara kita hanya sebagai sapi perah dan tidak ada kontribusi bagi masyarakat karena kalau kita lihat masyarakat masih banyak yang kesusahan dan pengangguran juga bertambah, karena alokasi pajak hanya untuk kepentingan aparatur negara saja tidak sampai kelapis bawah yang masih banyak membutuhkan.
sedih .... kapan negara kita bisa makmur seperti negara tetangga yang lain ?
Negara kita memang sangat tidak transparan masalah pajak namun petugas pajak selalu aktif dan rutin menarik pajak baik dari pengusaha dengan skala besar atau UMKM dengan skala kecil bahkan sekarang kafe di daerah saya sudah dikenakan pajak.
Sedihnya melihat petugas pajak atau orang-orang yang bekerja disana meskipun gaji tidak begitu besar namun kehidupan mereka sangat mewah, entah uang dari hasil sampingan pekerjaan lain atau ada permainan uang pajak terutama ada oknum yang melanggar pajak namun diberikan keringanan oleh petugas pajak.
-
Negara kita memang sangat tidak transparan masalah pajak namun petugas pajak selalu aktif dan rutin menarik pajak baik dari pengusaha dengan skala besar atau UMKM dengan skala kecil bahkan sekarang kafe di daerah saya sudah dikenakan pajak.
Sedihnya melihat petugas pajak atau orang-orang yang bekerja disana meskipun gaji tidak begitu besar namun kehidupan mereka sangat mewah, entah uang dari hasil sampingan pekerjaan lain atau ada permainan uang pajak terutama ada oknum yang melanggar pajak namun diberikan keringanan oleh petugas pajak.
Kita selalu dituntut untuk taat membayar pajak tepat waktu, bukan hanya itu, di beberapa bidang, pajak terus semakin naik di setiap tahunnya. Tidak hanya PBB, PPH, namun segala hal tampaknya sedang ditargetkan untuk dipajakin. saat kita makan di resto tertentu pun dipajakin, mana pajaknya cukup tinggi lagi.
Intinya, negara semakin meraup banyak pemasukan dari pajak, tujuannya agar berbagai pembangunan di negara menjadi cepat berkmebang dan lebih banyak anggaran untuk digunakan demi memperlancar berbagai hal di negara kita. hanya saja, tidak sedikit dari dana [ajak tersebut yang ternyata justru disalahgunakan, ada yang dikorupsi oleh orang-orang pajak, belum lagi kalau anggarannya masuk ke masing-masing institusi, masih dikorupsi juga, etrus turunke bawah, masih dikorupsi lagi, dan seterusnya bahkan sampai misal ke bagian operasionalnya, menjadi tidak optimal, karena juga dikorupsi.
jadi mungkin ibaratnya kalau dari 100% anggaran dari pajak seharusnya untuk pembangunan tertentu, maka realitanya yang benar-benar digunakan di luar yang dikorupsi dari segala penjuru hingga bawah, mungkin hanya 30% saja kali ya. menyedihkan, tapi sudah rahasia umum.
-
Negara kita memang sangat tidak transparan masalah pajak namun petugas pajak selalu aktif dan rutin menarik pajak baik dari pengusaha dengan skala besar atau UMKM dengan skala kecil bahkan sekarang kafe di daerah saya sudah dikenakan pajak.
Sedihnya melihat petugas pajak atau orang-orang yang bekerja disana meskipun gaji tidak begitu besar namun kehidupan mereka sangat mewah, entah uang dari hasil sampingan pekerjaan lain atau ada permainan uang pajak terutama ada oknum yang melanggar pajak namun diberikan keringanan oleh petugas pajak.
Kita selalu dituntut untuk taat membayar pajak tepat waktu, bukan hanya itu, di beberapa bidang, pajak terus semakin naik di setiap tahunnya. Tidak hanya PBB, PPH, namun segala hal tampaknya sedang ditargetkan untuk dipajakin. saat kita makan di resto tertentu pun dipajakin, mana pajaknya cukup tinggi lagi.
Intinya, negara semakin meraup banyak pemasukan dari pajak, tujuannya agar berbagai pembangunan di negara menjadi cepat berkmebang dan lebih banyak anggaran untuk digunakan demi memperlancar berbagai hal di negara kita. hanya saja, tidak sedikit dari dana [ajak tersebut yang ternyata justru disalahgunakan, ada yang dikorupsi oleh orang-orang pajak, belum lagi kalau anggarannya masuk ke masing-masing institusi, masih dikorupsi juga, etrus turunke bawah, masih dikorupsi lagi, dan seterusnya bahkan sampai misal ke bagian operasionalnya, menjadi tidak optimal, karena juga dikorupsi.
jadi mungkin ibaratnya kalau dari 100% anggaran dari pajak seharusnya untuk pembangunan tertentu, maka realitanya yang benar-benar digunakan di luar yang dikorupsi dari segala penjuru hingga bawah, mungkin hanya 30% saja kali ya. menyedihkan, tapi sudah rahasia umum.
kalau mau dikatakan bahwa di kita hampir semua sektor pasti dikenakan pajak dan tidak bisa menghindari pajak tersebut, dari pajak yang resmi sesuai aturan pemerintah sampai pajak yang diselewengkan karena tidak ada aturannya. maka tidak heran kalau sektor pajak adalah yang terbanyak alokasi untuk apbn kita, padahal kalau pajak bisa benar diambil dengan benar dan digunakan juga dengan benar mungkin kita tidak keteteran dengan utang.
pajak yang murni ke apbn mungkin sudah tersunat dengan aparatur negara yang nakal belum setelah terkumpul buat apbn disunat lagi ketika dialokasi kepada departement.sampai tingkat yang paling bawah, sehingga pajak itu tidak maksimal digunakan untuk kepentingan rakyat.
sudah membudaya dinegara kita tercinta ini dan tidak ada reformasi yang benar bisa merubahnya.
-
jadi mungkin ibaratnya kalau dari 100% anggaran dari pajak seharusnya untuk pembangunan tertentu, maka realitanya yang benar-benar digunakan di luar yang dikorupsi dari segala penjuru hingga bawah, mungkin hanya 30% saja kali ya. menyedihkan, tapi sudah rahasia umum.
pajak yang murni ke apbn mungkin sudah tersunat dengan aparatur negara yang nakal belum setelah terkumpul buat apbn disunat lagi ketika dialokasi kepada departement.sampai tingkat yang paling bawah, sehingga pajak itu tidak maksimal digunakan untuk kepentingan rakyat.
sudah membudaya dinegara kita tercinta ini dan tidak ada reformasi yang benar bisa merubahnya.
Korupsi sudah mendarah daging dan terstruktur di negara kita sudah jadi rahasia umum yang terus meneru berkelanjutan, sehingga seperti "dimaklumi" upaya mereka memperkaya diri dengan cara KKN. Dan uang pajak adalah memang hal yang menjadi sasarannya, entah dari pihak instansi pajaknya hingga ke bagian terkecil penerima uang APBN/APBD tersebut. Dan kita sebagai masyarakat kecil, ya tidak bisa berbuat apa-apa, toh menuntut setiap koruptor dihukum mati gak bakalan terjadi. malahan yang ada mereka disuruh istirahat kerja tapi duit masih mengalir, di penjara cuma namanya aja, orangnya ada di hotel dan jalan-jalan.. terus setelah keluar, bisa kembali masuk ke dunia perpolitikan atau institusi lainnya. sedangkan kita kalau mau cari kerja aja butuh surat SKCK, nah mereka? cuma butuh duit aja buat pelancar.
-
jadi mungkin ibaratnya kalau dari 100% anggaran dari pajak seharusnya untuk pembangunan tertentu, maka realitanya yang benar-benar digunakan di luar yang dikorupsi dari segala penjuru hingga bawah, mungkin hanya 30% saja kali ya. menyedihkan, tapi sudah rahasia umum.
pajak yang murni ke apbn mungkin sudah tersunat dengan aparatur negara yang nakal belum setelah terkumpul buat apbn disunat lagi ketika dialokasi kepada departement.sampai tingkat yang paling bawah, sehingga pajak itu tidak maksimal digunakan untuk kepentingan rakyat.
sudah membudaya dinegara kita tercinta ini dan tidak ada reformasi yang benar bisa merubahnya.
Korupsi sudah mendarah daging dan terstruktur di negara kita sudah jadi rahasia umum yang terus meneru berkelanjutan, sehingga seperti "dimaklumi" upaya mereka memperkaya diri dengan cara KKN. Dan uang pajak adalah memang hal yang menjadi sasarannya, entah dari pihak instansi pajaknya hingga ke bagian terkecil penerima uang APBN/APBD tersebut. Dan kita sebagai masyarakat kecil, ya tidak bisa berbuat apa-apa, toh menuntut setiap koruptor dihukum mati gak bakalan terjadi. malahan yang ada mereka disuruh istirahat kerja tapi duit masih mengalir, di penjara cuma namanya aja, orangnya ada di hotel dan jalan-jalan.. terus setelah keluar, bisa kembali masuk ke dunia perpolitikan atau institusi lainnya. sedangkan kita kalau mau cari kerja aja butuh surat SKCK, nah mereka? cuma butuh duit aja buat pelancar.
yup ..... setuju bahwa korupsi sudah mengakar dari atas sampai aparatur dibawah semua melakukan dan sudah susah untuk dilakukan perubahan tanpa adanya keinginan yang keras dari anggota dewan kita yang terhormat yang membuat UU dan aparatur yang melaksanakan UU tidak mau berubah, karena dari mereka baru bisa dilaksanakan perubahan itu, tetapi sepertinya tidak ada yang mau membuat UU untuk membuat jera Korupsi bisa ditindak secara tegas, karena itu menyangkut dirinya sendiri sehingga sangat sukar untuk bisa adanya perubahan.
Bagaimana Korupsi bisa diberantas kalau tidak memiskinkan mereka sampai keturunannya, karena selama ini yang dituntut adalah tindakan yang ketahuan dan yang tidak ketahuan tetap aman, sehingga tidak heran bisa melenggang bebas dipenjara karena uangnya banyak.
dan heranya rasa malu sudah tidak ada dan sudah ketahuan Korupsi masih mencalonkan diri sebagai Pimpinan Daerah dan Anggota Dewan.
-
yach makanya banyak yang berusaha dingara lain karena merasa apa yang ada dinegara kita hanya sebagai sapi perah dan tidak ada kontribusi bagi masyarakat karena kalau kita lihat masyarakat masih banyak yang kesusahan dan pengangguran juga bertambah, karena alokasi pajak hanya untuk kepentingan aparatur negara saja tidak sampai kelapis bawah yang masih banyak membutuhkan.
sedih .... kapan negara kita bisa makmur seperti negara tetangga yang lain ?
harusnya kan gitu ya pajak digunakan untuk rakyat
cuma di negara ini kan tahu sendiri banyaknya lembaga-lembaga pemerintah yang memakan dananya
belum lagi di korupsi lagi
jadi gimana mau jadi negara maju?
kalau SDMnya masih kayak gitu
kata bapak emil " mimpi kali yeh "
-
yach makanya banyak yang berusaha dingara lain karena merasa apa yang ada dinegara kita hanya sebagai sapi perah dan tidak ada kontribusi bagi masyarakat karena kalau kita lihat masyarakat masih banyak yang kesusahan dan pengangguran juga bertambah, karena alokasi pajak hanya untuk kepentingan aparatur negara saja tidak sampai kelapis bawah yang masih banyak membutuhkan.
sedih .... kapan negara kita bisa makmur seperti negara tetangga yang lain ?
harusnya kan gitu ya pajak digunakan untuk rakyat
cuma di negara ini kan tahu sendiri banyaknya lembaga-lembaga pemerintah yang memakan dananya
belum lagi di korupsi lagi
jadi gimana mau jadi negara maju?
kalau SDMnya masih kayak gitu
kata bapak emil " mimpi kali yeh "
SDA[sumber daya alam] padahal sangat banyak dan bisa dijadikan acuan untuk porsi terbanyak pemasukan apbn, tetapi tidak teradi yang ada ustru pajak yang menjadi pioner utama pemasukan apbn, dari sini saja sebetulnya sudah salah pengelolaan kemana SDA kita yang harusnya bisa mensejahterakan masyarakat tetapi tidak tercapai.
betul gan, apalagi dengan pemerintahan baru bukan tambah sedikit lembaga yang ada malah ditambah tentunya akan menjadi beban yang harus ditanggung dari apbn, tetapi kalau memang bisa tidak menghamburkan dana apbn tentu akan lebih baik lagi, tetapi kita lihat saa karena pemerintahan masih baru.
sulit berharap untuk kita bisa menadi negara maju yang ada selalu tertinggal dengan masalah yang ada dinegara sendiri dan tidak bisa keluar dari persoalan untuk bisa mencukupi kebutuhan pokok masyarakat.
-
SDA banyak kalau orang-orangnya cari cuan sama aja bohong om
SDM kita itu perlu di latih kayak militer terutama para-para penjabat, partai politk dan pemangku kepentingan
lihat jepang bagaimana SDMnya disiplin maka gak heran budaya korupsi jadi sangat memalukan
beda sama negara kita, kalau pajak di kelolah dengan baik kita akan jadi negara maju sejak dulu
-
SDA banyak kalau orang-orangnya cari cuan sama aja bohong om
SDM kita itu perlu di latih kayak militer terutama para-para penjabat, partai politk dan pemangku kepentingan
lihat jepang bagaimana SDMnya disiplin maka gak heran budaya korupsi jadi sangat memalukan
beda sama negara kita, kalau pajak di kelolah dengan baik kita akan jadi negara maju sejak dulu
Di Jepang, selain SDM nya yang emmang disiapkan sejak kecil kedisiplinan yang ketat, keuletan, persaingan yang tinggi, dan juga kesadaran pendidikan yang benar-benar bagus, kalau terkait korupsi dan berbagai tindakan kriminal oknum pemerintah, sanksi dan hukuman mereka sangat berat. makanya tingkat korupsi di sana sangat kecil, sedangkan di negara kita, hukuman bagi para koruptor itu sangat ramah, bahkan diperlakukan bak raja di sel atau sel kosong sedangkan si koruptornya bebas berkeliaran. Para terpidana koruptor rambutnya dan wajahnya masih klimis-klimis dan segar walau sudah dipenjara. dan istimewanya, mereka masih bisa mencalonkan diri lagi setelah keluar dari penjara. ah sudahlah, intinya tugas kita sebagai warga negara itu adalah untuk bekerja sekeras itu biar bisa memberi uang kehidupan para koruptor.
-
gak salah sih jadi negara maju
orang jepang sadar akan bayar pajak dan hasilnya juga kembali kepetingan rakyatnya
makanya disana transportasi umum antara kota menjangau banyak wilayah
bahkan ada masyarakatnya WNA dapat subsidi dari pemerintah jepang
-
gak salah sih jadi negara maju
orang jepang sadar akan bayar pajak dan hasilnya juga kembali kepetingan rakyatnya
makanya disana transportasi umum antara kota menjangau banyak wilayah
bahkan ada masyarakatnya WNA dapat subsidi dari pemerintah jepang
pekerja idonesia saja dibuat disiplin dengan membayar pajak apalagi dengan warganya sendiri, karena mereka tau bahwa pajak yang diambil untuk kepentingan kepada masyarakat, jadi bagi mereka kalau gak bayar pajak ada rasa malu karena tidak memberikan kontribusi bagi masa depan kemajuan bangsanya. mungkin yang membedakan adalah aparatur negara yang mengambil pajak langsung kepada masyarakat, memang tulus dan taat aturan tidak menyelewangkan pajak tersebut.
-
kalau pemerintahnya bersih kayak gitu om hasilnya
semua senang, jadi pengen jadi WNA jepang ;D mungkin setelah tinggal 6 tahun bisa dapat kartu green
aku gak masalah bayar pajak asal digunakan dengan bijak
-
kalau pemerintahnya bersih kayak gitu om hasilnya
semua senang, jadi pengen jadi WNA jepang ;D mungkin setelah tinggal 6 tahun bisa dapat kartu green
aku gak masalah bayar pajak asal digunakan dengan bijak
betul gan semua memang dipastikan akan baik kalau dari pimpinananya bisa memberikan contoh yang akhirnya mau tidak mau yang dibawah pasti akan mengikuti, tetapi sebaliknya kalau dibawah bobrok sangat mungkin karena melihat diatasnya uga gak benar dan memberi contoh.
saya pikir agan masih muda dan punya kesempatan untuk bisa tinggal disana yang terpenting ada kemauan dan bisa kerja keras dan pasti akan berhasil, jangan menyerah dengan keinginan yang memang diidamkan.
memang pajak sangat penting kalau memang digunakan dengan benar tentunya akan bermanfaat kepada diri kita sendiri juga karena prasarana akan terpenuhi dengan baik karena penggunaanya jelas.
-
kalau pemimpinya bersih dan bawahnya juga ikut-ikutan pasti bagus
cuma sekarang ini banyak yang nakal adalah oknum bahkan dibeking sama atasannya
inilah yang menghambat keadilan sosial
pajak cuma jadi tempat para penjabat cuan, yang sengsara adalah golongan middle
-
kalau pemimpinya bersih dan bawahnya juga ikut-ikutan pasti bagus
cuma sekarang ini banyak yang nakal adalah oknum bahkan dibeking sama atasannya
inilah yang menghambat keadilan sosial
pajak cuma jadi tempat para penjabat cuan, yang sengsara adalah golongan middle
betul gan, dimana ada anak buah yang berani melakukan pelanggaran ketika melihat pemimpinnya jalan dengan baik dan jujur tidak melakukan hal yang melanggar, setidaknya anak buah akan takut. tetapi mengapa justru banyak yang terjerat korupsi dan ditindak mungkin karena atasannya sendiri mendiamkan atau juga ikut dalam pusaran tersebut.
oknum karena merasa dapat bekingan sehingga bisa dengan leluasa melakukan apapun karena pasti akan ditutupi, ini masalah krusial dikita.
-
masalahnya oknum yang nakal bukan cuma satu orang om ;D
jadi susahlah, yang dibebani pajak sekarang kan golongan menegah
ada namanya TAPERAlah
apa lah tujuannya sama aja malakin masyarkat dengan nama program yang berbeda
-
masalahnya oknum yang nakal bukan cuma satu orang om ;D
jadi susahlah, yang dibebani pajak sekarang kan golongan menegah
ada namanya TAPERAlah
apa lah tujuannya sama aja malakin masyarkat dengan nama program yang berbeda
itulah oknum dikita sudah susah dikatakan cangkupannya karena hampir semua sektor ada oknum yang nakal menggunakan wewenangnya untuk memperkaya dirinya dan golongan, memang sudah menggurita dan susah diberantas kalau tidak ada etikat yang baik untuk bisa memperbaiki diri.
masalahnya adalah PAJAK merupakan pemasukan APBN terbesar sehingga gak heran selalu digenjot agar bisa terpenuhi, sebetulya PAJAK kalau tidak bocor harusnya bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan bisa membuat sejahtera, tetapi yang ada tidak tercapai akhirnya mewujudkan banyak program baru lagi
-
sudah jadi kebiasaan orang-orangnya om
kalau malu seperti orang jepang mungkin negara ini sudah masuk top 5
semua berlimpah di negara ini cuma saja orang-orang yang jadi pengurusnya cuma mencari cuan
sebaiknya pajak dikhususkan saja ke golongan atas
-
sudah jadi kebiasaan orang-orangnya om
kalau malu seperti orang jepang mungkin negara ini sudah masuk top 5
semua berlimpah di negara ini cuma saja orang-orang yang jadi pengurusnya cuma mencari cuan
sebaiknya pajak dikhususkan saja ke golongan atas
rasa malu untuk tidak melakukan pelanggaran yang merugikan negara saat ini memang sangat turun dratis, mereka merasa bahwa selama bisa menjabat maka apapun yang bisa dilakukan untuk kepentigan dirinya adalah utama bukan justru untuk kepentingan masyarakat banyak.
dengan sumber alam yang melimpah tetapi justru pajak yang ditinggikan bukan dari sumber daya alam digenjot untuk menutupi kekurangan, benar gan kalau kita punya rasa malu seperti jepang mungkin kita negara yang sangat diperhitungkan.
-
btw pendapatan terbesar dari negeri wakanda dari sektor pajak
heran aja padahal SDA berlimpah, kok masih bergantung sama pajak
contoh UEA gak disana ramah pajak, bahkan bisa sampai 0% karena didukung sama migas
di negeri kita migas ada, batu bara ada, dll, harusnya itu yang dimanfaatin
-
Tahun 2025 pajak naik 12%
setelah sebelumnya pada tahun 2020 naik 11 %
padahal di masa-masa sebelumnya pajak cuma 10%
apakah karena negara terlilit hutang banyak makanya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.
siap-siapa semua bahan pokok naik tahun depan
pajak naik penjabat makmur 8)
-
Tahun 2025 pajak naik 12%
setelah sebelumnya pada tahun 2020 naik 11 %
padahal di masa-masa sebelumnya pajak cuma 10%
apakah karena negara terlilit hutang banyak makanya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.
siap-siapa semua bahan pokok naik tahun depan
pajak naik penjabat makmur 8)
di Wakanda kalau baru rencana saja semuanya sudah merespon dengan kenaikan dari bahan pokok, ibu2 pada ngeluh telor sudah naik dan bertepatan dengan Natal yang justru butuh untuk membuat kue, bagaimana kalau memang akan terjadi dan ditepati bisa semua meningkat tinggi karena kalkulasinya adalah dari yang menghitung sebetulnya kenaikannya dari 11% ke 12 % adalah 9 %.
kalau sampai terjadi akan ada demo besar dari Serikat Buruh dan BEM seIndonesia dan kita akan lihat apakah pemerintah mashi tetap kekeh akan menaikan.
-
sudah pasti akan terjadi om
sudah ada UU nya
gak sebanding apa yang didapatkan masyarakat dengan pajak yg bibayar
contoh aja jalan tol, toh bayar juga padahal dibagun dari pajak
negara lain mah jalan tol gratis
gak heran wakanda gak maju-maju
-
sudah pasti akan terjadi om
sudah ada UU nya
gak sebanding apa yang didapatkan masyarakat dengan pajak yg bibayar
contoh aja jalan tol, toh bayar juga padahal dibagun dari pajak
negara lain mah jalan tol gratis
gak heran wakanda gak maju-maju
seharusnya kalau memang pemerintah mau dan serius ingin membantu para pekerja yach tinggal batalkan saja dengan perpu president, pasti bisa.
tetapi yang ada akhirnya saling menyandera dan saling menyalahkan karena siapa yang menentukan dan mensahkan UU tersebut tahun 2021 ?
padahal yang menolak hanya PKS dan dimana sekarang berada dalam pemerintahan sehingga semuanya menyetujui .........
waduh kalau cari contoh dengan luar susah ngebandinginnya .......memang benar kata agan wakanda susah untuk maju.
-
gak bisa om di wakanda
sudah sembuyi tangan bahkan saling menyalahkan terkait UU tersebut
apalagi wakanda sudah terlilit hutang yang membekak
makanya segala cara dicoba
dari rumah subsidi lah
tambah hancur negara ini bukan makmur malah semakin melorot
-
gak bisa om di wakanda
sudah sembuyi tangan bahkan saling menyalahkan terkait UU tersebut
apalagi wakanda sudah terlilit hutang yang membekak
makanya segala cara dicoba
dari rumah subsidi lah
tambah hancur negara ini bukan makmur malah semakin melorot
yang terjadi memang seperti itu gan kalau yang namanya merugikan institusi atau dirinya maka lepas tangan tetapi kalau menguntungkan maka merasa dia saja yang bekerja sehingga menghasilkan itu.
yup ...... sepertinya kita akan mengalami kesulitan yang berlarut larut nantinya dengan hutang yang terus bertambah dan cicilan yang sangat besar yang jatuh tempo,ini sudah terlihat dengan kenaikan pajak dan kalau agan baca dibeberapa postingan yang mana banyak keluhan dari dokter karena BPJS sudah semakin mempersulit orang untuk berobat karena jangan2 uangnya juga sudah terpakai untuk yang lain dan tidak ada bantuan subsidi lagi.
sungguh menyedihakan ............ semakin sulit saja warga negara.
-
yang penting bukan hutangku om
masa bodoh sama hutang negara
yang berhutanglah harus membayar
jadi enak tinggal di luar negeri, daripada diwakanda
di peras pajak buat bayar hutang negara lol :D
-
yang penting bukan hutangku om
masa bodoh sama hutang negara
yang berhutanglah harus membayar
jadi enak tinggal di luar negeri, daripada diwakanda
di peras pajak buat bayar hutang negara lol :D
tetapi kita khan tahulah bahwa walau hutang itu adalah atas nama negara yang membayar juga akhirnya rakyat dengan aturan yang sangat tidak membuat leluasa masyarakat karena diakali dengan pajak dan biaya yang mahal serta yang paling trend saat ini adalah BPJS yang sudah mulai susah untuk berobat dan semua karena hutang yang tidak terbayarkan dan tidak ada bantuan pemerintah untuk memberikan perlindungan kesehatan yang murah.
berbahagialah yang memang warga indonesia yang tingga diluar negeri karena tidak ada beban dari pemerintahan yang memeras rakyatnya.
-
iya om makanya banyak yang sudah tinggal di luar negeri lebih memilih tidak balik ke wakanda
apalagi kalau sudah dapat pekerjaan, dimana tidak ada kewajiban pajak yang harus dibayar ke negara asal
inilah salah satu keuntungannya
-
iya om makanya banyak yang sudah tinggal di luar negeri lebih memilih tidak balik ke wakanda
apalagi kalau sudah dapat pekerjaan, dimana tidak ada kewajiban pajak yang harus dibayar ke negara asal
inilah salah satu keuntungannya
sesuatu yang wajar apabila orang kita yang sudah sukses dinegara lain tidak ingin kembali kenegaranya dan hanya akan datang mau silaturahmi sama sana saudara saja karena mereka lebih mengetahui sepak terjang yang terjadi di negara kita ini dibandingkan informasi dari dalam negeri yang terkadang banyak yang melakukan pembohongan publik dan tidak sesuai dengan kenyataan,
jelas kemudahan membayar pajak dinegara lain itu sangat mudah dan penggunaanya sangat nyata kembali kepada masyarakat, tidak sia2 untuk bayar pajak.
-
nah hasil dapat nyata itu gak ada diwakanda
hukum di sini lemah terhadap para koruptor sebaliknya orang kecil malah dikasih hukum tanpa ampun
banyangin aja korupsi triliuan cuma penjara 6 tahun
belum lagi pajak yang dimakan sama orang-orang yang belum ditangkap
makanya berat om, mau maju
-
nah hasil dapat nyata itu gak ada diwakanda
hukum di sini lemah terhadap para koruptor sebaliknya orang kecil malah dikasih hukum tanpa ampun
banyangin aja korupsi triliuan cuma penjara 6 tahun
belum lagi pajak yang dimakan sama orang-orang yang belum ditangkap
makanya berat om, mau maju
makanya berat om, mau maju ini jelas nyata karena pemerintahan saat ini sepertinya hanya kepanjangan pemerintahan sebelumnya dan tidak ada yang bisa diharapkan, seharusnya dikabinet yang baru semua yang pernah dipanggil kejaksaan dan kpk tidak ditempatkan dalam jajaran kepemerintahan agar ada kekuatan untuk bisa membasmi yang mungkin sedang dinantikan oleh masyarakat kita bahwa pemerintahan adalah amanah untuk mensejahterakan masyarakat
-
emang gitu om
penjabatnya hanya haus akan kekuasaan om
yang penting cuan :D
sejak KPK tidak independent lagi, jadi bisa menjadi sarang pesanan sama penjabat
dah lah, susah diharapkan sama wakanda
-
emang gitu om
penjabatnya hanya haus akan kekuasaan om
yang penting cuan :D
sejak KPK tidak independent lagi, jadi bisa menjadi sarang pesanan sama penjabat
dah lah, susah diharapkan sama wakanda
semua ditakdirkan untuk tidak cepat puas dan hal yang wajar tetapi kalau ini pemimpin kita tidak intropeksi diri haus kekuasaan karena punya tujuan melegalkan apa yang mungkin mereka selama ini nikmati dengan cara yang tidak benar.
memang sejak pelemahan KPK jelas sangat kentara bahwa KPK hanya sebagai alat transaksional untuk sesuatu yang akan dibarter, bukan untuk menetapakan semua sesuai dengan aturan yang berlaku.
-
;D negara maju pajaknya kembali ke rakyat tetapi negara berkembang pajaknya dinikmati para penguasa
tidak ada hukuman yang memberi efek jera maka korupsi tak akan pernah habis
KPK harusnya dikembalikan ke independen bukan dibawah presiden
-
;D negara maju pajaknya kembali ke rakyat tetapi negara berkembang pajaknya dinikmati para penguasa
tidak ada hukuman yang memberi efek jera maka korupsi tak akan pernah habis
KPK harusnya dikembalikan ke independen bukan dibawah presiden
Susah emang, meskipun UMR atau UMK naik tapi ya percuma kalau pajak naik juga, hampir semua barang kebutuhan pokok sekarang sudah mulai naik, di jaman sekarang emang susah bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman dan kebutuhan hidup aja sudah bagus banget.
Menurut aku sih di negeri konoha gak bakalan bisa memberantas korupsi kenapa karena salah satu orang dari tim KPK saja pernah kena kasus korup, ibarat kata ngurus diri sendiri aja gak bisa apalagi ngurusin orang lain.
Kata-kata "lu punya duit lu punya kuasa" Itu emang real kalau melihat dari kasus 200T kemarin.
-
nah itu sudah
coba bayangin negara yang SDAnya melimpah ?
masa masih bergantung pada pajak? kan aneh
ada lho kasus di share di instagram katanya indonesia gak ada ekspor timah
padahal ada, cuma di pemeritah Indonesia gak di publish tetapi di data china ada
dari kasus ini aja bahwa pemerintah gak transparan?
-
nah itu sudah
coba bayangin negara yang SDAnya melimpah ?
masa masih bergantung pada pajak? kan aneh
ada lho kasus di share di instagram katanya indonesia gak ada ekspor timah
padahal ada, cuma di pemeritah Indonesia gak di publish tetapi di data china ada
dari kasus ini aja bahwa pemerintah gak transparan?
sebetulnya kasus nikel dimana kita tidak boleh export keluar disudah ditentukan dan disepakati bersama tetapi anehnya bisa diketahui dari informasi negara yang menerima dimana memang mereka dalam beberpa tahun menerima dari negara kita, tetapi tidak masuk kedalam kas negara ? bukan mustahil itu.
arab dengan SDA hanya minyak saja bisa mensejahterkan warganya, dan kita SDA nya sangat banyak tetapi entah kemana dan itu masuknya apakah memang ke kas negara atau ke segelitir orang ? susah sekali memberantas korupsi yang terang benderang .............
-
emang boleh sembuyi-sembuyi gitu om?
kalau pemerintahnya kagak trasnparan mending di demo aja
yang punya nikel kan bukan pemerintah tetapi SDAnya masyarakat, harusnya ada pertanggung jawabannya ke public
gak bisa om diberanatas udah jadi budaya dari zaman bahulak
-
emang boleh sembuyi-sembuyi gitu om?
kalau pemerintahnya kagak trasnparan mending di demo aja
yang punya nikel kan bukan pemerintah tetapi SDAnya masyarakat, harusnya ada pertanggung jawabannya ke public
gak bisa om diberanatas udah jadi budaya dari zaman bahulak
sebetulnya sich gak boleh karena ada aturan yang memang tidak membolehkan export, tetapi ketahuan oleh ekonom almarhum FB dengan melihat data masuk nikel di sana dari mana saja gak taunya ada dari wakanda padahal ada larangan.
sudah jelas bahwa pemerintah sudah tidak trasnparant tetapi mahasiswwa kita sekarang kurang kritis karena sudah banyak yang masa bodo dan akhirnya berarut larut tidak ada tindakan apapun.
SDA harusnya memang untuk kepentingan masyarakat tetapi disalah gunakan dan tidak ada tindakan apapun, menyedihkan.
-
gak ada habisnya kalau mau dibahas tentang pemerintah
makanya banyak orang sudah gak percaya sama pengolahan dana oleh para penjabat
hanya mengerjakan proyek tanpa ada timbal balik ke masyarat
kasus di korsel presdintnya malah ditahan
kalau disini ?
-
gak ada habisnya kalau mau dibahas tentang pemerintah
makanya banyak orang sudah gak percaya sama pengolahan dana oleh para penjabat
hanya mengerjakan proyek tanpa ada timbal balik ke masyarat
kasus di korsel presdintnya malah ditahan
kalau disini ?
memang sich inginnya tidak membahas tentang pemerintahan baik saat lalu maupun saat ini, tetapi karena tidak adanya perubahan yang sangat signifikan dalam mengelola negara terutama SDA makanya sangat kesal juga karena negara harusnya bisa menghidupi rakyatnya dengan baik, tetapi ini tidak berhasil.
tetapi gak tau dech ..... banyak buser yang cari kehidupan untuk membodohi rakyat bahwa negara sedang baik2 saja, padahal pengelolaan dana yang sangat penting tidak bisa diselesaikan dengan baik.
betapa bahagianya kita kalau ada pejabat seperti di Korsel dimana Presidentnya saja bisa ditahan tetapi disini ?
-
emang gak ada perubahan om
malah merosot sih.. harus dibersihakan kepalnya om biar ekornya juga ikutan
kalau gak ya berjalan di tempat
enak ya berkarir di luar pajak digunakan semestinya
-
emang gak ada perubahan om
malah merosot sih.. harus dibersihakan kepalnya om biar ekornya juga ikutan
kalau gak ya berjalan di tempat
enak ya berkarir di luar pajak digunakan semestinya
untuk bisa mencapai apa yang diharapakan oleh masyarakat banyak sepertinya hanya mimpi dan susah untuk ada perubahan dan benar kata anda justru lebih buruk lagi dan lebih merosot.
logikanya seperti itu gan harusnya dari atas ada perubahan bukan harus dari bawah tetapi ini mereka sudah benar benar menikmati dengan baik dan merasa tidak ingin terjadinya perubahan lagi, memang nyatanya bukan jalan ditempat lagi gan memang ini sepertinya lebih nyaman bagi mereka.
-
nah itu sudah
coba bayangin negara yang SDAnya melimpah ?
masa masih bergantung pada pajak? kan aneh
ada lho kasus di share di instagram katanya indonesia gak ada ekspor timah
padahal ada, cuma di pemeritah Indonesia gak di publish tetapi di data china ada
dari kasus ini aja bahwa pemerintah gak transparan?
Gk bakalan bisa transparan sih menurutku, jangankan itu yang gede yang kecil aja gak transparan, ekspor timah termasuk pemasukan terbesar bagi negara jadi kayaknya gak mungkin kalau ekspor timah dan nikel itu sampai di stop, kalau harganya di naikin mungkin iya.
-
untuk bisa mencapai apa yang diharapakan oleh masyarakat banyak sepertinya hanya mimpi dan susah untuk ada perubahan dan benar kata anda justru lebih buruk lagi dan lebih merosot.
logikanya seperti itu gan harusnya dari atas ada perubahan bukan harus dari bawah tetapi ini mereka sudah benar benar menikmati dengan baik dan merasa tidak ingin terjadinya perubahan lagi, memang nyatanya bukan jalan ditempat lagi gan memang ini sepertinya lebih nyaman bagi mereka.
kalau misalnya demo besar-besaran juga gak guna om
kenapa para orang pintar lebih milih tinggal di luar kerena drama di wakanda yang tidak henti-hentinya
kasus terbaru yang WNA curi emas divonis bebas
benar-benar bobokrnya hukum di wakanda
Gk bakalan bisa transparan sih menurutku, jangankan itu yang gede yang kecil aja gak transparan, ekspor timah termasuk pemasukan terbesar bagi negara jadi kayaknya gak mungkin kalau ekspor timah dan nikel itu sampai di stop, kalau harganya di naikin mungkin iya.
iya karena penjabat cuannya dari proyek-proyek
KPK hanya formalitas, kalau dah niat mau jadi negara maju maka yang harus di ubah ya para penjabatnya dulu
-
untuk bisa mencapai apa yang diharapakan oleh masyarakat banyak sepertinya hanya mimpi dan susah untuk ada perubahan dan benar kata anda justru lebih buruk lagi dan lebih merosot.
logikanya seperti itu gan harusnya dari atas ada perubahan bukan harus dari bawah tetapi ini mereka sudah benar benar menikmati dengan baik dan merasa tidak ingin terjadinya perubahan lagi, memang nyatanya bukan jalan ditempat lagi gan memang ini sepertinya lebih nyaman bagi mereka.
kalau misalnya demo besar-besaran juga gak guna om
kenapa para orang pintar lebih milih tinggal di luar kerena drama di wakanda yang tidak henti-hentinya
kasus terbaru yang WNA curi emas divonis bebas
benar-benar bobokrnya hukum di wakanda
gak akan mungkin terjadi bisa lagi demo besar-besaran, karena semua sektor sudah dikuasai sehingga mereka sudah nyaman dan tidak ingin melakukan apapun dengan kenyamanan yang telah didapatkan. mengandalkan mahasiswa juga sudah tidak ada lagi yang bisa diharapakan karena mereka juga sudah dibungkam dan dibuat senyaman mungkin.
setuju, kalau yang pintar pasti akan lebih betah tinggal diluar karena sudah melihat kenyataan bobroknya system kenegaraan kita.
-
sangat disayangkan om, kalau tidak ada peubahan makan negara kita ya tetap begitu-begitu aja
orang pintar banyak di negeri ini tetapi untuk orang jujur sangat sedikit
inilah faktor mengapa korupsi menjadi budaya yang merajalela
-
sangat disayangkan om, kalau tidak ada peubahan makan negara kita ya tetap begitu-begitu aja
orang pintar banyak di negeri ini tetapi untuk orang jujur sangat sedikit
inilah faktor mengapa korupsi menjadi budaya yang merajalela
memang kabinet masih seumur jagung dan belum bisa kita nilai jadi kita harus bersabar untuk itu cuma kalau lihat sidang kabinet seperti ini ;
(https://i.imgur.com/78Gycy3.png)
apa yang bisa diharapakan dengan koordinasi antar meneteri dan pejabat negara, mungkin antara satu dengan yang lain bisa gak hapal orangnya dan kedudukannya sebagai apa, karena sangat banyaknya pejabat negara kita.
seharusnya cukup dirampingkan agar bisa mudah koordinasinya dan cepat tanggap.
setuju, orang pintar cukup banyak tetapi sayangnya yang pintar dan jujur tidak terpilih dalam kabinet sehingga tidak bisa diharappkan untuk tidak merajalela korupsi dinegara kita, semoga Pak President melakukan perombakan dengan baik.
-
yang dibenahi itu internal para penjabat pajak
jangan lah main mata sama penjabat sehingga gak ditangih
malah rakyat kecil yang dikejar-kejar untuk bayar pajar loh
emang beda sih di negeri wakanda
-
yang dibenahi itu internal para penjabat pajak
jangan lah main mata sama penjabat sehingga gak ditangih
malah rakyat kecil yang dikejar-kejar untuk bayar pajar loh
emang beda sih di negeri wakanda
Banyak hal yang harus dibenahi dalam sistem bayar pajak di negara kita, salah satu hal yang paling kecil saat bayar pajak kendaraan motor dengan pemilik tangan kedua susahnya minta ampun. Pemilik mobil atau motor yang beli second harus bawa KTP pemilik pertama jika ingin bayar pajak namun beda kalau bayar lewat calo bisa diproses.
Harusnya saat rakyat mau bayar pajak dipermudah tanpa adanya calo, satu lagi dalam hal bayar pajak ada pejabat pajak lebih giat kerja jangan kita masyarakat disuruh lapor tapi inisiatif dari mereka memberikan data atau laporan karena kita sudah bayar pajak.
-
sudah bukan rahasia umum om kalau di wakanda sistem biokrasinya ribetnya minta ampun
apalagi banyaknya pungli sana-sini
hasil pajaknya juga cuma buat mereka yang duduk di kursi empuk
buktinya aja kasus Bank BNI dananya di korupsi sama DPR
ngeri kan?
-
sudah bukan rahasia umum om kalau di wakanda sistem biokrasinya ribetnya minta ampun
apalagi banyaknya pungli sana-sini
hasil pajaknya juga cuma buat mereka yang duduk di kursi empuk
buktinya aja kasus Bank BNI dananya di korupsi sama DPR
ngeri kan?
tidak mudah melakukan pembenahan yang sudah mengakar sejak lama dan sudah menjadi hal yang biasa dilakukan dan ini menandakan bahwa birokrasi memang sudah sangat parah harus segara dipangkas pergenerasi dan gak bisa hanya untuk mebenahi atasnya saja.
pajak seharusnya untuk negara dengan SDA yang sangat besar tidak justru dijadikan penerimaan utama, tetapi ini justru SDA dikeruk untuk golongan tertentu dan pajak dinaikan dan dibebankan pada masyarakat.
-
tidak mudah melakukan pembenahan yang sudah mengakar sejak lama dan sudah menjadi hal yang biasa dilakukan dan ini menandakan bahwa birokrasi memang sudah sangat parah harus segara dipangkas pergenerasi dan gak bisa hanya untuk mebenahi atasnya saja.
pajak seharusnya untuk negara dengan SDA yang sangat besar tidak justru dijadikan penerimaan utama, tetapi ini justru SDA dikeruk untuk golongan tertentu dan pajak dinaikan dan dibebankan pada masyarakat.
Bisa kalau negara kita membolehkan naturalisasi pejabat seperti yang dilakukan cabang sepak bola banyak naturalisasi pemain dan hasilnya sangat bagus dalam prestasi. Kita harus merevolusi secara besar-besaran dalam hal sistem dan struktur dalam pemerintahan terkait pajak, saat ini uang pajak terlalu banyak dipakek untuk membayar gaji pegawai pajak tetapi dampak untuk masyarakat sangat kecil.
Bisa dilihat saja beberapa pegawai pajak dan pegawai imigrasi memiliki kekayaan dalam jumlah fantastis padahal jika dilihat dari segi gaji dan tunjangan tidak memungkinkan.
-
tidak mudah melakukan pembenahan yang sudah mengakar sejak lama dan sudah menjadi hal yang biasa dilakukan dan ini menandakan bahwa birokrasi memang sudah sangat parah harus segara dipangkas pergenerasi dan gak bisa hanya untuk mebenahi atasnya saja.
pajak seharusnya untuk negara dengan SDA yang sangat besar tidak justru dijadikan penerimaan utama, tetapi ini justru SDA dikeruk untuk golongan tertentu dan pajak dinaikan dan dibebankan pada masyarakat.
iya om
namanya sudah budaya susah sudah untuk berubah
apalagi sekarang masih saja terjadi lagi dan lagi
sistemnya harus benar-benar diubah
tapi sayang negara wakanda tidak mau mencontoh negara maju
mereka cuma fokus sama cuan
-
Bisa kalau negara kita membolehkan naturalisasi pejabat seperti yang dilakukan cabang sepak bola banyak naturalisasi pemain dan hasilnya sangat bagus dalam prestasi. Kita harus merevolusi secara besar-besaran dalam hal sistem dan struktur dalam pemerintahan terkait pajak, saat ini uang pajak terlalu banyak dipakek untuk membayar gaji pegawai pajak tetapi dampak untuk masyarakat sangat kecil.
Bisa dilihat saja beberapa pegawai pajak dan pegawai imigrasi memiliki kekayaan dalam jumlah fantastis padahal jika dilihat dari segi gaji dan tunjangan tidak memungkinkan.
Naturalisasi pejabat dari negara mana Om? China? :-\
Kalau untuk pejabat, harusnya pure dari lokal Indonesia. Jangan sampe ada istilah naturalisasi. Idealnya untuk menjadi seorang pejabat, harus punya rasa nasionalisme yang tinggi. Ini syarat penting supaya benar-benar mengabdi ke negara. Sayangnya hal ini tidak bisa ditakar, dan malah mungkin tidak jadi pertimbangan penting untuk saat ini. Nah kalau saja pejabat pajak punya nasionalisme tinggi, gak bakal banyak yang bocor itu dana atau aset dari perpajakan.
-
Bisa kalau negara kita membolehkan naturalisasi pejabat seperti yang dilakukan cabang sepak bola banyak naturalisasi pemain dan hasilnya sangat bagus dalam prestasi. Kita harus merevolusi secara besar-besaran dalam hal sistem dan struktur dalam pemerintahan terkait pajak, saat ini uang pajak terlalu banyak dipakek untuk membayar gaji pegawai pajak tetapi dampak untuk masyarakat sangat kecil.
Bisa dilihat saja beberapa pegawai pajak dan pegawai imigrasi memiliki kekayaan dalam jumlah fantastis padahal jika dilihat dari segi gaji dan tunjangan tidak memungkinkan.
Naturalisasi pejabat dari negara mana Om? China? :-\
Kalau untuk pejabat, harusnya pure dari lokal Indonesia. Jangan sampe ada istilah naturalisasi. Idealnya untuk menjadi seorang pejabat, harus punya rasa nasionalisme yang tinggi. Ini syarat penting supaya benar-benar mengabdi ke negara. Sayangnya hal ini tidak bisa ditakar, dan malah mungkin tidak jadi pertimbangan penting untuk saat ini. Nah kalau saja pejabat pajak punya nasionalisme tinggi, gak bakal banyak yang bocor itu dana atau aset dari perpajakan.
mungkin sangking kesalnya dengan kelakuan aparatur negara kita selama ini jadi tercetus naturalisasi saja ...... tentunya tidak mungkin bisa terjadi dan mustahil untuk dilakukan.
saya sependapat dengan anda bahwa untuk menjadi pejabat publik seharusnya mempunyai nasinalisme yang tinggi, sehingga pengabdian yang dilakukan murni untuk kemajuan bagi bangsa dan negara. tetapi sayangnya apa yang diidamkan tidak bisa terwujud sampai saat ini dan masih banyak kebocoran dalam anggaran kita terutama sektor pajak.
-
;D kalau China otaknya bisnis
harusnya yang dinaturlisasi itu adalah uud nya
jangan hanya mementingkan kelompok tertentu tetapi memeras rakyat dengan pajak
wake up generasi muda
saatnya reformasi besar-besaran ;D
-
mungkin sangking kesalnya dengan kelakuan aparatur negara kita selama ini jadi tercetus naturalisasi saja ...... tentunya tidak mungkin bisa terjadi dan mustahil untuk dilakukan.
Iya sepertinya begitu Om. Pastinya tidak mungkin, saya paham itu hanya seperti ungkapan kekecewaan terhadap kinerja pejabat negara kita. Memang parah kelakuan para pejabat, mereka menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri dan untuk melancarkan segala kepentingan pribadi/kelompok mereka.
saya sependapat dengan anda bahwa untuk menjadi pejabat publik seharusnya mempunyai nasinalisme yang tinggi, sehingga pengabdian yang dilakukan murni untuk kemajuan bagi bangsa dan negara. tetapi sayangnya apa yang diidamkan tidak bisa terwujud sampai saat ini dan masih banyak kebocoran dalam anggaran kita terutama sektor pajak.
Kalau saja hal-hal seperti nasionalime, kejujuran, dan loyalitas bisa diukur. Pastinya pejabat negara yang terpilih dengan indikator tersebut kemungkinannya akan jauh lebih amanah. Walaupun dengan segala cara, pasti ide-ide seperti ini akan digagalkan oleh mereka yang tidak ingin Indonesia ini maju. :D
-
mungkin sangking kesalnya dengan kelakuan aparatur negara kita selama ini jadi tercetus naturalisasi saja ...... tentunya tidak mungkin bisa terjadi dan mustahil untuk dilakukan.
Iya sepertinya begitu Om. Pastinya tidak mungkin, saya paham itu hanya seperti ungkapan kekecewaan terhadap kinerja pejabat negara kita. Memang parah kelakuan para pejabat, mereka menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri dan untuk melancarkan segala kepentingan pribadi/kelompok mereka.
sepertinya penggunaan kekuasaan ketika menjabat untuk kepentingan diri sendiri dan golongannya sudah sangat masif terjadi dan sangat sulit untuk bisa dirubah dan diperbaiki, apalagi biasanya mereka saling melindungi untuk bisa mensukseskan apa yang jadi keingianan yang mau dilakukan dan susah untuk dicegah.
saya sependapat dengan anda bahwa untuk menjadi pejabat publik seharusnya mempunyai nasinalisme yang tinggi, sehingga pengabdian yang dilakukan murni untuk kemajuan bagi bangsa dan negara. tetapi sayangnya apa yang diidamkan tidak bisa terwujud sampai saat ini dan masih banyak kebocoran dalam anggaran kita terutama sektor pajak.
Kalau saja hal-hal seperti nasionalime, kejujuran, dan loyalitas bisa diukur. Pastinya pejabat negara yang terpilih dengan indikator tersebut kemungkinannya akan jauh lebih amanah. Walaupun dengan segala cara, pasti ide-ide seperti ini akan digagalkan oleh mereka yang tidak ingin Indonesia ini maju. :D
setuju dengan anda, seharusnya memang pemilihan untuk jabatan strategis dinegara kita harus diberikan kepada yang memang sangat loyal dan mempunyai sifat nasionalisme dan kejujuran yang sangat tinggi bagi bangsa, karena hal itu bisa dijadikan patokan, bahwa jalannya roda pemerintahan akan bisa amanah dan mendahulukan kepentingan masyarakat. tetapi hal itu hanya jadi impian saja dan susah terwujud.
-
Naturalisasi pejabat dari negara mana Om? China? :-\
Kalau untuk pejabat, harusnya pure dari lokal Indonesia. Jangan sampe ada istilah naturalisasi. Idealnya untuk menjadi seorang pejabat, harus punya rasa nasionalisme yang tinggi. Ini syarat penting supaya benar-benar mengabdi ke negara. Sayangnya hal ini tidak bisa ditakar, dan malah mungkin tidak jadi pertimbangan penting untuk saat ini. Nah kalau saja pejabat pajak punya nasionalisme tinggi, gak bakal banyak yang bocor itu dana atau aset dari perpajakan.
Selama ini pejabat pajak dari negera kita sendiri dan pure nasionalisme tapi hasilnya bagaimana sudah pada puas apa belum? Kalau menurut saya bukan masalah nasionalisme tapi profesionalisme sama attitude mereka dalam menjalankan tugas sebagai pejabat dalam hal pajak.
Sejauh ini pejabat lokal gampang banget mengajak orang kaya untuk bayar pajak lewat pintu belakang atau perusahaan besar yang mengalami telat bayar, jadi jumlah yang dibayar tidak sesuai dengan aturan dan uangnya lebih banyak mengalir ke kantong pribadi daripada ke kas negara.
-
#
Sejauh ini pejabat lokal gampang banget mengajak orang kaya untuk bayar pajak lewat pintu belakang atau perusahaan besar yang mengalami telat bayar, jadi jumlah yang dibayar tidak sesuai dengan aturan dan uangnya lebih banyak mengalir ke kantong pribadi daripada ke kas negara.
sangat setuju dengan apa yang anda katakan dan ini realitas yang ada dan sangat kasat mata untuk bisa diWord blocked to prevent spami dihampir semua bidang terutama sekali kalau sudah menyangkut kepabeanan maka akan jadi dobel oleh petugas masing2 institusi.
mereka mengetahui apa saja yang bisa dipangkas untuk dimainkan dan biasanya perusahaan mau saja melakukan yang pasti dengan imbalan.
jadi benar kata anda bahwa akhirnya banyak pajak yang terpangkas masuk kedana pribadi dan bukan ke kas negara.
-
setuju dengan anda, seharusnya memang pemilihan untuk jabatan strategis dinegara kita harus diberikan kepada yang memang sangat loyal dan mempunyai sifat nasionalisme dan kejujuran yang sangat tinggi bagi bangsa, karena hal itu bisa dijadikan patokan, bahwa jalannya roda pemerintahan akan bisa amanah dan mendahulukan kepentingan masyarakat. tetapi hal itu hanya jadi impian saja dan susah terwujud.
Idealnya seperti itu. Karena pejabat itu punya kuasa, makanya harus benar-benar dipilih orang yang tepat. Kalau tidak, maka kekuasaan itu bisa jadi ladang untuk kepentingan pribadi. Bukannya memajukan negara, malah pejabat lebih fokus untuk ngurusi dompetnya masing-masing. Ya sayangnya kita ini apa-apa harus pake partai, makanya partai ini jadi kelompok yang menentukan seperti apa pejabat negara. Sialnya, setelah menjabat, urusan partai jadi yang terdepan karena dirasa partai yang paling berjasa.
Selama ini pejabat pajak dari negera kita sendiri dan pure nasionalisme tapi hasilnya bagaimana sudah pada puas apa belum? Kalau menurut saya bukan masalah nasionalisme tapi profesionalisme sama attitude mereka dalam menjalankan tugas sebagai pejabat dalam hal pajak.
Profesionalisme gak bakalan ada kalau nasionalismenya nihil. ::)
-
sangat setuju dengan apa yang anda katakan dan ini realitas yang ada dan sangat kasat mata untuk bisa diWord blocked to prevent spami dihampir semua bidang terutama sekali kalau sudah menyangkut kepabeanan maka akan jadi dobel oleh petugas masing2 institusi.
mereka mengetahui apa saja yang bisa dipangkas untuk dimainkan dan biasanya perusahaan mau saja melakukan yang pasti dengan imbalan.
jadi benar kata anda bahwa akhirnya banyak pajak yang terpangkas masuk kedana pribadi dan bukan ke kas negara.
Sudah lihat kasus viral salah satu pegawan BUMN di bidang atau sekto Timah mengejek honorer yang menggunakan BPJS untuk berobat? ini mungkin gambaran saat ini para pekerja di bidang BUMN dan bisa jadi kualitas dari semua pegawai yang berkerja di instansi pemerintah.
Sekarang pada kebanyakan joget tidak jelas di tiktok dibandingkan bekerja dengan benar, ditambah lagi hampir semua instansi doyan banget untuk pungli bahkan sekelas instansi buat bayar pajak motor atau mobil ada juga punglinya, aneh banget sekarang ini.
-
Sudah lihat kasus viral salah satu pegawan BUMN di bidang atau sekto Timah mengejek honorer yang menggunakan BPJS untuk berobat? ini mungkin gambaran saat ini para pekerja di bidang BUMN dan bisa jadi kualitas dari semua pegawai yang berkerja di instansi pemerintah.
Ini sedikit gambaran mentalitas pejabat kita, mereka sama sekali tidak respek atau empati ke yang lain. Dengan mental seperti itu, tidak ada harapan kalau mereka bakal membangun negeri ini. Yang mereka pentingkan gengsi masing-masing, makanya mereka berlomba-lomba menunjukkan kalau mereka punya kekuasaan dan kekayaan. Al hasil, banyak yang korupsi atau makan uang negara.
Sekarang pada kebanyakan joget tidak jelas di tiktok dibandingkan bekerja dengan benar, ditambah lagi hampir semua instansi doyan banget untuk pungli bahkan sekelas instansi buat bayar pajak motor atau mobil ada juga punglinya, aneh banget sekarang ini.
Ini sih sudah terjadi dari dulu. Cuman kebetulan dengan banyaknya sosmed saat ini, menjadi media menunjukkan seperti apa kelakuan para pejabat kita. :D
-
Sudah lihat kasus viral salah satu pegawan BUMN di bidang atau sekto Timah mengejek honorer yang menggunakan BPJS untuk berobat? ini mungkin gambaran saat ini para pekerja di bidang BUMN dan bisa jadi kualitas dari semua pegawai yang berkerja di instansi pemerintah.
Iya, ini gila banget sih. Emak-emak lemes bangte mulutnya.
Berita terakhir dia sudah dipecat. Tapi malah makin dipecat, makin membara.
Dia malahan nambah posting lagi jalan=jalan ke luar negeri dengan sombongnya. Ya Ampun, bukannya introspeksi diri malahan tambah lemes mulutnya. Emang harus disenggol dulu sama Izrail. Kayaknya dia kepalang tanggung deh biar viral sekalian. Kan sekarang apa-apa kalau udah viral malah makin kepakai, seenggaknya mungkin dia nunggu edorsan. dan dia udah ngerasa punya duit.
Iya, kembali lagi ke mental pejabatnya. kalau terkait pajak, sebenarnya nggak masalah aku pribadi mbayar pajak, di mana-mana juga iya, bayar pajak. Tapi masalahnya adalah, uang pajaknya itu banyak yang masuk kantong pejabat. Ya Allah, ini nih yang bikin kita gedek. korupsi itu masalahnya sudah jadi budaya yang terstruktur, bukan hanya eproangan, tetapi sudah terstruktur, sampai mereka punya format laporannya sendiri.
-
sangat setuju dengan apa yang anda katakan dan ini realitas yang ada dan sangat kasat mata untuk bisa diWord blocked to prevent spami dihampir semua bidang terutama sekali kalau sudah menyangkut kepabeanan maka akan jadi dobel oleh petugas masing2 institusi.
mereka mengetahui apa saja yang bisa dipangkas untuk dimainkan dan biasanya perusahaan mau saja melakukan yang pasti dengan imbalan.
jadi benar kata anda bahwa akhirnya banyak pajak yang terpangkas masuk kedana pribadi dan bukan ke kas negara.
Sudah lihat kasus viral salah satu pegawan BUMN di bidang atau sekto Timah mengejek honorer yang menggunakan BPJS untuk berobat? ini mungkin gambaran saat ini para pekerja di bidang BUMN dan bisa jadi kualitas dari semua pegawai yang berkerja di instansi pemerintah.
Sekarang pada kebanyakan joget tidak jelas di tiktok dibandingkan bekerja dengan benar, ditambah lagi hampir semua instansi doyan banget untuk pungli bahkan sekelas instansi buat bayar pajak motor atau mobil ada juga punglinya, aneh banget sekarang ini.
saya pikir mungkin karena perekutan yang terjadi karena korelasi dari orang dalam bukan karena usaha sendiri sehingga merasa dirinya super power dan bisa mengecilkan pekerja yang lainnya.
bahkan setelah dipecatpun dia masih terus melakukan perlawanan dan merasa bahwa institusinya sendiri tidak baik2 juga alias banyak yang disembunyikan atau mungkin ada permainan dimana bisa saja dia juga terlibat didalamnya.
benar bahwa hampir semua sektor bukan sekelas instansi untuk bayar pajak kendaraan saja yang melakukan pungli itu, karena semua sektor yang terhubung dengan aparatur negara dipastikan ada hal tersebut dan sudah lazim.
jadi kalau ada pungli contoh diatas bisa memperlihatkan bahwa memang aparatur sipil negara sudah bisa membuktikan itu.
-
baru-baru ini kasus di gresik juga menghebokan netizen
dimana katanya masuk di perusahaan itu perlu duit yang lumanyan
jadi faktor inilah mengapa korupsi gak bisa diberantas
dari orang dalam direkrut jadilah karyawan.
mungkin di kantor pajak juga gitu
-
baru-baru ini kasus di gresik juga menghebokan netizen
dimana katanya masuk di perusahaan itu perlu duit yang lumanyan
jadi faktor inilah mengapa korupsi gak bisa diberantas
dari orang dalam direkrut jadilah karyawan.
mungkin di kantor pajak juga gitu
Sebenarnya, kasus seperti ini bukanlah hal yang baru dan emmang seringkali terjadi, baik di instansi pemerintah maupun di swasta, bahkan di perusahaan swasta. Tindak KKN itu sudah seperti budaya yang terstruktur.
Ibaratnya, ketika akan masuk ke suatu instansi atau perusahaan swasta, terkadang, ada banyak celoteh seperti ini, yang secara umum tingkatannya mungkin seperti ini:
1. Masuk jalur orang dalam
2. Masuk jalur uang
3. Masuk jalur resmi dna murni
Nah nomor 1 dengan tingkatan paling tinggi untuk masuknya, kemudian diikuti nomer 2 dan baru ke 3. tetapi, ini tidak selalu terjadi di semua instansi/institusi atau perusahaan ya, karena pastinya tetap ada yang melakukannya secara profesional melalui jalur resmi dan murni. Atau semisal ada 3 formasi, maka 1 formasi sudah pesanan dan 2 formasi untuk jalur resmi murni.
-
emang sudah lama om
sejak wakanda dibentuk suap menyuap udah ada
makanya pegawai pajak itu makmur sentosa
harusnya diperiksa satu persatu, pasti banyak yang tertangkap kasus korupsi
apalagi pajak ini jadi pemasukan negara terbesar di negara yang kaya akan SDA
-
Sampai terkenal dan udah jadi rahasia umum ya, kalau beberpa pejabat yang kerja di instansi tertentu itu bakalan cepet banget jadi kaya dan uangnya super melimpah:
- bea cukai
- Pajak
Ini udah terkenal banget sih, nggak nanggung-nanggung.
Apalagi kalau tentang pajak itu seringkali ada bisik-bisik di belakang, terutama kalau terkait perusahaan, gimana caranya bair eprusahaan gak terllau banyak kena pajaknya, kan harus pelaporna tuh, nah biasanya emreka punya kenalan tersendiir nih biar pajaknya agak diminimalisir, dna tinggal ngasih amplop aja buat si doi yang bantu ngurus pajak.
-
Sampai terkenal dan udah jadi rahasia umum ya, kalau beberpa pejabat yang kerja di instansi tertentu itu bakalan cepet banget jadi kaya dan uangnya super melimpah:
- bea cukai
- Pajak
Ini udah terkenal banget sih, nggak nanggung-nanggung.
Apalagi kalau tentang pajak itu seringkali ada bisik-bisik di belakang, terutama kalau terkait perusahaan, gimana caranya bair eprusahaan gak terllau banyak kena pajaknya, kan harus pelaporna tuh, nah biasanya emreka punya kenalan tersendiir nih biar pajaknya agak diminimalisir, dna tinggal ngasih amplop aja buat si doi yang bantu ngurus pajak.
bukan rahasia umum lagi bahwa untuk instansi tertentu seperti yang anda katakan adalah instansi yang paling banyak mempunyai peluang untuk bisa melakukan pungli dari jabatan yang paling rendah sampai yang tinggi tergantung dengan kapasitasnya.
tetapi bukannya tidak ada instansi yang lain yang sama juga ada peluang yang sama tetapi memang porsinya jelas berbeda mungkin hanya untuk bagian tertentu saja.
kalau soal pajak ...... memang jelimet dan banyak perusahaan yang inginkan biaya bisa dipangkas dan ada bantuan dari aparatur untuk bisa memenuhi hal tersebut sehingga ada udang dibalik batu saling menguntungkan.
-
si mahfud aja pernah bilang
bahwa dirjen pajak sering kong kali kong sama wajib pajak
dimana mereka bagi dua hasil pajak yang seharusnya masuk ke kas negara
inilah negeri wakanda, terlalu banyak orang pintar tetapi sulit diWord blocked to prevent spamkan orang jujur
-
Sampai terkenal dan udah jadi rahasia umum ya, kalau beberpa pejabat yang kerja di instansi tertentu itu bakalan cepet banget jadi kaya dan uangnya super melimpah:
- bea cukai
- Pajak
Ini udah terkenal banget sih, nggak nanggung-nanggung.
Apalagi kalau tentang pajak itu seringkali ada bisik-bisik di belakang, terutama kalau terkait perusahaan, gimana caranya bair eprusahaan gak terllau banyak kena pajaknya, kan harus pelaporna tuh, nah biasanya emreka punya kenalan tersendiir nih biar pajaknya agak diminimalisir, dna tinggal ngasih amplop aja buat si doi yang bantu ngurus pajak.
bukan rahasia umum lagi bahwa untuk instansi tertentu seperti yang anda katakan adalah instansi yang paling banyak mempunyai peluang untuk bisa melakukan pungli dari jabatan yang paling rendah sampai yang tinggi tergantung dengan kapasitasnya.
tetapi bukannya tidak ada instansi yang lain yang sama juga ada peluang yang sama tetapi memang porsinya jelas berbeda mungkin hanya untuk bagian tertentu saja.
kalau soal pajak ...... memang jelimet dan banyak perusahaan yang inginkan biaya bisa dipangkas dan ada bantuan dari aparatur untuk bisa memenuhi hal tersebut sehingga ada udang dibalik batu saling menguntungkan.
Iya, pastinya, setiap instansi pasti ada kesempatan untuk melakukan itu, karena memang sudah semacam kayak terstruktur gitu. jadi, kalau misal ada yang terdata korupsi, kayaknya emang nggak mungkin banget kalau di jajaran tersebut nggak tahu adanya tindak korupsi tersebut. Palingan ya hanya mengamankan diri aja apalagi kalau nggak terbukti secara langsung terlibat. Terlebih di ranah mark up anggaran pun demikian, wah parah sih. Kalau mereka ngadain atau join events gitu, wah, kalau berurusan dengan instansi pemerintah itu siap-siap aja lihat berbagai macam tindakan korupsi yang sangat nyata, jadi ya, paham aja sih kalau tindak korupsi di negara kita itu susah banget buat diberantas sampai akar.
-
si mahfud aja pernah bilang
bahwa dirjen pajak sering kong kali kong sama wajib pajak
dimana mereka bagi dua hasil pajak yang seharusnya masuk ke kas negara
inilah negeri wakanda, terlalu banyak orang pintar tetapi sulit diWord blocked to prevent spamkan orang jujur
Biasanya pas posisi yang wajib pajak mengalami kendala sampai nunggak bertahun-tahun dan ditawarin opsi sama petugas pajak untuk bayar lewat jalur belakangan dengan nominal yang lebih kecil.
Susah memang untuk membuat regulasi baru perihal pajak karena sudah kental banget permainan para pejabat pajak setiap tahunnya, mungkin butuh bukti dan hukuman yang sangat berat agar petugas pajak lebih professional dalam hal pembayaran pajak dan tidak mencari keuntungan dari perusahaan atau orang yang wajib pajak.
-
kalaupun sudah ada bukti yang kuat
yang becking orang besar susah juga om
makanya masih banyak mafia yang berkeliaran disana
karena mereka kebal hukum, jadi permasalahan yang terjadi emang murni dari dalam instansi
kalau orang-orangnya diisi orang yang tidak jujur maka hasilnya sama saja
-
Sampai terkenal dan udah jadi rahasia umum ya, kalau beberpa pejabat yang kerja di instansi tertentu itu bakalan cepet banget jadi kaya dan uangnya super melimpah:
- bea cukai
- Pajak
Ini udah terkenal banget sih, nggak nanggung-nanggung.
Apalagi kalau tentang pajak itu seringkali ada bisik-bisik di belakang, terutama kalau terkait perusahaan, gimana caranya bair eprusahaan gak terllau banyak kena pajaknya, kan harus pelaporna tuh, nah biasanya emreka punya kenalan tersendiir nih biar pajaknya agak diminimalisir, dna tinggal ngasih amplop aja buat si doi yang bantu ngurus pajak.
bukan rahasia umum lagi bahwa untuk instansi tertentu seperti yang anda katakan adalah instansi yang paling banyak mempunyai peluang untuk bisa melakukan pungli dari jabatan yang paling rendah sampai yang tinggi tergantung dengan kapasitasnya.
tetapi bukannya tidak ada instansi yang lain yang sama juga ada peluang yang sama tetapi memang porsinya jelas berbeda mungkin hanya untuk bagian tertentu saja.
kalau soal pajak ...... memang jelimet dan banyak perusahaan yang inginkan biaya bisa dipangkas dan ada bantuan dari aparatur untuk bisa memenuhi hal tersebut sehingga ada udang dibalik batu saling menguntungkan.
Iya, pastinya, setiap instansi pasti ada kesempatan untuk melakukan itu, karena memang sudah semacam kayak terstruktur gitu. jadi, kalau misal ada yang terdata korupsi, kayaknya emang nggak mungkin banget kalau di jajaran tersebut nggak tahu adanya tindak korupsi tersebut. Palingan ya hanya mengamankan diri aja apalagi kalau nggak terbukti secara langsung terlibat. Terlebih di ranah mark up anggaran pun demikian, wah parah sih. Kalau mereka ngadain atau join events gitu, wah, kalau berurusan dengan instansi pemerintah itu siap-siap aja lihat berbagai macam tindakan korupsi yang sangat nyata, jadi ya, paham aja sih kalau tindak korupsi di negara kita itu susah banget buat diberantas sampai akar.
saya sangat sependapat dengan ada point yang terpenting dari apa yang anda tulis, bahwa tindakan korupsi dinegara kita sangat bahkan susah sekali untuk bisa diberantas sampai akar2nya, karena sudah cerminan dari tindakan yang sering dilakukan dari semua sektor yang ada dipemerintahan dan institusi, kalau tidak ikut serta didalamnya maka akan tersingkir dengan sendirinya bahkan bukan mustahil akan dikorbankan.
dan perlakuan ini terbawa kedalam masyarakat pada umumnya bahwa kalau perlu bantuan tanpa adanya uang pelicin maka akan susah dilakukan, ironis sekali akhirnya sampai sektor yang paling bawah terimbas.